Hukuman Mati Koruptor

Koruptor Bisa Dihukum Mati Bukan Tunggu Kehendak Rakyat, Mahfud MD: Itu Harus Diberlakukan

Dalam beleid pasal 1 ayat 2 UU itu, hukuman mati bisa dilakukan kepada terpidana korupsi.

Koruptor Bisa Dihukum Mati Bukan Tunggu Kehendak Rakyat, Mahfud MD: Itu Harus Diberlakukan
capture youtube Indonesia Lawyers Club
Mahfud MD Bongkar 3 Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag, Bahas Rp 5 M, Siapa Terlibat? 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD berbicara ihwal wacana hukuman mati terhadap koruptor.

Seperti sebelumnya Presiden Jokowi menyinggung ihwal hukuman mati kepada para koruptor.

Menanggapi hal itu, Mahfud MD buka suara dengan mengatakan hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan.

Bahkan, diusulkannya supaya merevisi RKUHP tentang pemberantasan korupsi.

koruptor -ilustrasi
koruptor -ilustrasi (sripoku.com)

Sejatinya, Mahfud MD menyampaikan, aturan untuk hukuman mati terhadap terpidana korupsi telah diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi.

Aturan itu diperbarui menjadi UU nomor 30 tahun 2002.

Dalam beleid pasal 1 ayat 2 UU itu, hukuman mati bisa dilakukan kepada terpidana korupsi.

Namun, penjelasannya hanya dalam keadaan tertentu yaitu korupsi yang menyangkut bencana alam atau dalam keadaan krisis.

Menurut Mahfud MD, seandainya UU tersebut ingin diberlakukan lebih jelas lagi secara umum, bisa dilakukan sejumlah revisi dalam RKUHP yang tengah digodok oleh DPR RI.

"Kalau ingin lebih tegas lagi, hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor, itu bisa di selipkan di dalam rancangan kitab UU hukum pidana yang sekarang sedang kita bahas lagi," kata Mahfud di INews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2019).

Halaman
1234
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved