ICW: KPK Harusnya Cukup Diawasi Presiden, DPR, BPK, Dewas Bentuk Pelemahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa lagi trengginas seperti dulu. Pasca berlaku-nya revisi Undang-Undang KPK

ICW: KPK Harusnya Cukup Diawasi Presiden, DPR, BPK, Dewas Bentuk Pelemahan KPK
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa lagi trengginas seperti dulu. Pasca berlaku-nya revisi Undang-Undang KPK, sebenarnya komisi antirasuah ini sudah selesai.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan lembaga KPK sudah berada dalam kondisi "mati suri".

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Youtube Sekretariat Presiden)

Menurut dia, pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) tidak akan dapat menyelamatkan komisi anti rasuah dari kondisi tersebut.

"Jadi, siapapun yang dipilih oleh presiden untuk menjadi Dewan Pengawas tidak akan mengubah keadaan, karena sejatinya per tanggal 17 Oktober 2019 kemarin (waktu berlakunya UU KPK baru,-red) kelembagaan KPK sudah “mati suri”" kata dia, saat dihubungi, Kamis (12/12/2019).

Dia menjelaskan, ICW pada dasarnya menolak keseluruhan konsep dari Dewas KPK. Dia mengungkapkan tiga alasan penolakan keberadaan Dewas tersebut.

Alasan pertama, kata dia, secara teoritik KPK masuk rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas. Sebab, menurut dia, yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan.

"Hal itu sudah dilakukan KPK dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik kepada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang," kata dia.

Selain itu, jika mengacu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK diawasi oleh beberapa lembaga, misalnya BPK, DPR, dan Presiden. Lalu, dia mempertanyakan bentuk pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara?

Alasan kedua, kata dia, kewenangan Dewas sangat berlebihan. Dia mempertanyakan, bagaimana mungkin tindakan pro justicia yang dilakukan oleh KPK harus meminta izin dari Dewan Pengawas?

"Sementara disaat yang sama justru kewenangan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut justru dicabut oleh pembentuk UU," ujarnya.

Alasan ketiga, kehadiran Dewas dikhawatirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. "Sebab, Dewas dalam UU KPK baru dipilih oleh Presiden," ujarnya.

Sehingga, dia menambahkan, siapapun yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi Dewas tetap menggambarkan negara telah gagal memahami konsep penguatan terhadap lembaga anti korupsi seperti KPK.

"Pelemahan demi pelemahan terhadap KPK semakin menunjukkan pemerintah dan DPR memang tidak menginginkan negeri ini terbebas dari korupsi," tambahnya.

Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved