Pertamina

Ahok BTP Mundur Tangani Bisnis Pertamina, Limpahkan Perintah Petahana? Ini Alasannya

Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada empat instruksi yang disampaikan Petahana Negara, Jokowi kepada Ahok dan Nicke.

Ahok BTP Mundur Tangani Bisnis Pertamina, Limpahkan Perintah Petahana? Ini Alasannya
Tribunnews/Ist
Foto : Basuki Tjahaya Purnama. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Senin (09/12/2019) sore, setelah sekian lama akhirnya Presiden Joko Widodo bertemu dengan Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.  

Pria yang akrab dipanggil Ahok ini datang ke Istana Merdeka bersama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Seorang YouTuber di Manado Dihajar Driver Online Gara-gara Prank Order Fiktif

Guntur Romli: Persekusi terhadap Anggota Banser, Pancingan yang Bertujuan Kerusuhan

Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada empat instruksi yang disampaikan Petahana Negara, Jokowi kepada Ahok dan Nicke.

Instruksi tersebut antara lain soal mengatasi defisit neraca perdagangan, mengawal program biodiesel 30 (B30), meningkatkan produksi minyak nasional salah satunya dengan pembangunan kilang minyak milik sendiri, dan pemberantasan mafia migas.

"Pesannya jelas. Tadi dijelaskan sama ibu (Dirut Pertamina), Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," ungkap Ahok kepada awak media pascapertemuan dengan Presiden Jokowi.

Potret Ahok dan Jokowi
Potret Ahok dan Jokowi (via Eramusalim.com/Internet)

Ahok menambahkan, dirinya kini fokus mengurusi manajemen Pertamina.

"Beliau (Dirut pertamina) akan monitor siapa yang sebetulnya dapat subsidi, karena selama ini kan bilang habis habis habis. Pertamina sudah bikin semua, tugas saya bukan campuri bisnis Pertamina, tugas saya itu mengurusi manajemennya.

"Beliau yang mengurusi bisnis, karena saya komut (komisaris utama)." terang Ahok.

Fungsi pengawasan

Menanggapi pertemuan tersebut, pengamat energi Aveliansyah menyebut dengan posisi yang dijabat Ahok kini, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mempunyai keterbatasan wewenang dalam mengimplementasikan instruksi Presiden yang dinilainya hanya sebatas fungsi pengawasan.

Halaman
123
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved