Rendahnya Penyerapan Anggaran Menjadi Hambatan Pengentasan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID - Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan si Sulawesi Utara rupanya belum mendapatkan penanganan secara maksimal dari pemerintah.

Kritik ini sudah berkali-kali disampaikan oleh LSM Swara Parangpuan (Swapar).

Menurut mereka komitmen pemerintah untuk menangani kasus ini masih belum tampak.

Misalnya saja pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum mengadakan program mengentaskan kemiskinan bagi korban khususnya KDRT.

"Padahal kemiskinan itu ada korelasinya dengan kekerasan," ujar Koordinator Program LSM Swara Parangpuan, Mun Djenaan, Minggu (8/12/2019).

Bagi Mun, pemerintah belum mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Padahal banyak dari klien yang Swapar tangani mengalami kekerasan karena faktor ekonomi.

"Misal suami pulang dengan tidak membawa apa-apa, lalu istri minta uang untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kesal dia lalu memukul istri, bahkan anaknya," jelas Mun.

Mun mengaku Swapar sendiri sudah membuat kajian-kajian dan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), namun tidak ada tindak lanjut.

Akhirnya yang bisa dilakukan Swapar adalah melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar korban bisa mengakses layanan yang disediakan pemerintah. Tetapi bagi Mun itu pun ada yang janggal.

"P2TP2A memang menyediakan layanan satu kali dua puluh empat jam. Namun tidak semua korban kemudian bisa mengakses itu dengan mudah karena keterbatasan biaya. Dan pemerintah juga tidak menjamin itu," kata Mun.

P2TP2A sendiri masih terpusat di Manado saja, padahal banyak perempuan korban kekerasan yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah dan tinggal di kepulauan.

Seharusnya ketika pemerintah menyediakan ruang pelayanan dibarengi dengan memudahkan akses warga dari semua kalangan untuk mencapai fasilitas tersebut.

Selain itu hal yang mendesak di Sulut adalah persoalan human trafficking atau perdagangan manusia.

Mun mengatakan bahwa Manado menjadi pemasok Pekerja Seks Komersial (PSK) bagi daerah tambang seperti Sorong, Papua.

Mirisnya, beberapa PSK tersebut adalah anak di bawah umur.

Tentu hal ini perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, namun karena minimnya penyerapan anggaran Dinas P3A, permasalahan ini tidak dapat diatasi secara maksimal.

"Misal beberapa waktu lalu kami harus menjemput perempuan dan anak korban trafficking. Kami sudah sampaikan ke dinas namun jawaban mereka anggarannya sudah habis," ujar Mun dengan raut wajah kecewa.

Menurut kesaksian Mun dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas P3A memang masih sangat rendah penyerapan anggarannya, padahal permasalahan perempuan di Sulut banyak.

Pada tahun 2017 anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas P3A saja hanya mencapai Rp 6,5 milyar sedangkan pada tahun 2019 juga masih di bawah Rp 10 milyar.

"Belum lagi tahun depan ada pilkada, bakal dipotong lagi itu," ucap Mun.

Di satu sisi, hal tersebut tidak dipermasalahkan pihak dinas.

Mereka lebih memilih mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran yang telah ada, namun nyatanya juga masih belum bisa maksimal.

Padahal Swapar sendiri sudah menawarkan bantuan advokasi anggaran kepada DPRD Provinsi, namun Dinas P3A belum mau terbuka.

Namun Mun mengaku Swapar tidak alergi kepada pemerintah. Mereka berkomitmen akan terus memantau dan mengawal kegiatan pemerintah.

BERITA TERPOPULER :

• Kejelasan Susi Pudjiastuti untuk Pimpin BUMN, Menteri Erick Thohir: Figur Terbaik untuk Bank Mandiri

• Sempat Viral di Facebook, Tendang Pintu Gereja Sambil Mengancam Warga Pakai Pisau di Jalan

TONTON JUGA :