News
Rendahnya Penyerapan Anggaran Menjadi Hambatan Pengentasan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut
"Padahal kemiskinan itu ada korelasinya dengan kekerasan," ujar Koordinator Program LSM Swara Parangpuan, Mun Djenaan, Minggu (8/12/2019).
Penulis: Isvara Savitri | Editor: Maickel Karundeng
lihat foto
Mirisnya, beberapa PSK tersebut adalah anak di bawah umur.
Tentu hal ini perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, namun karena minimnya penyerapan anggaran Dinas P3A, permasalahan ini tidak dapat diatasi secara maksimal.
"Misal beberapa waktu lalu kami harus menjemput perempuan dan anak korban trafficking. Kami sudah sampaikan ke dinas namun jawaban mereka anggarannya sudah habis," ujar Mun dengan raut wajah kecewa.
Menurut kesaksian Mun dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas P3A memang masih sangat rendah penyerapan anggarannya, padahal permasalahan perempuan di Sulut banyak.
Pada tahun 2017 anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas P3A saja hanya mencapai Rp 6,5 milyar sedangkan pada tahun 2019 juga masih di bawah Rp 10 milyar.
"Belum lagi tahun depan ada pilkada, bakal dipotong lagi itu," ucap Mun.
Di satu sisi, hal tersebut tidak dipermasalahkan pihak dinas.
Mereka lebih memilih mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran yang telah ada, namun nyatanya juga masih belum bisa maksimal.
Padahal Swapar sendiri sudah menawarkan bantuan advokasi anggaran kepada DPRD Provinsi, namun Dinas P3A belum mau terbuka.
Namun Mun mengaku Swapar tidak alergi kepada pemerintah. Mereka berkomitmen akan terus memantau dan mengawal kegiatan pemerintah.
BERITA TERPOPULER :
• Kejelasan Susi Pudjiastuti untuk Pimpin BUMN, Menteri Erick Thohir: Figur Terbaik untuk Bank Mandiri
• Sempat Viral di Facebook, Tendang Pintu Gereja Sambil Mengancam Warga Pakai Pisau di Jalan
TONTON JUGA :
