News
Rendahnya Penyerapan Anggaran Menjadi Hambatan Pengentasan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut
"Padahal kemiskinan itu ada korelasinya dengan kekerasan," ujar Koordinator Program LSM Swara Parangpuan, Mun Djenaan, Minggu (8/12/2019).
Penulis: Isvara Savitri | Editor: Maickel Karundeng
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan si Sulawesi Utara rupanya belum mendapatkan penanganan secara maksimal dari pemerintah.
Kritik ini sudah berkali-kali disampaikan oleh LSM Swara Parangpuan (Swapar).
Menurut mereka komitmen pemerintah untuk menangani kasus ini masih belum tampak.
Misalnya saja pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum mengadakan program mengentaskan kemiskinan bagi korban khususnya KDRT.
"Padahal kemiskinan itu ada korelasinya dengan kekerasan," ujar Koordinator Program LSM Swara Parangpuan, Mun Djenaan, Minggu (8/12/2019).
Bagi Mun, pemerintah belum mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
Padahal banyak dari klien yang Swapar tangani mengalami kekerasan karena faktor ekonomi.
"Misal suami pulang dengan tidak membawa apa-apa, lalu istri minta uang untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kesal dia lalu memukul istri, bahkan anaknya," jelas Mun.
Mun mengaku Swapar sendiri sudah membuat kajian-kajian dan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), namun tidak ada tindak lanjut.
Akhirnya yang bisa dilakukan Swapar adalah melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar korban bisa mengakses layanan yang disediakan pemerintah. Tetapi bagi Mun itu pun ada yang janggal.
"P2TP2A memang menyediakan layanan satu kali dua puluh empat jam. Namun tidak semua korban kemudian bisa mengakses itu dengan mudah karena keterbatasan biaya. Dan pemerintah juga tidak menjamin itu," kata Mun.
P2TP2A sendiri masih terpusat di Manado saja, padahal banyak perempuan korban kekerasan yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah dan tinggal di kepulauan.
Seharusnya ketika pemerintah menyediakan ruang pelayanan dibarengi dengan memudahkan akses warga dari semua kalangan untuk mencapai fasilitas tersebut.
Selain itu hal yang mendesak di Sulut adalah persoalan human trafficking atau perdagangan manusia.
Mun mengatakan bahwa Manado menjadi pemasok Pekerja Seks Komersial (PSK) bagi daerah tambang seperti Sorong, Papua.
