NEWS

Jelang Penutupan, 10 Formasi Masih Buka Pendaftaran CPNS, Apa Jadinya Jika Tak Ada Pelamar?

3 instansi Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih membukan pendaftaran CPNS

Jelang Penutupan, 10 Formasi Masih Buka Pendaftaran CPNS, Apa Jadinya Jika Tak Ada Pelamar?
(Capture website SSCN di sscn.bkn.go,.id)
Jelang Penutupan, 10 Formasi Masih Buka Pendaftaran CPNS, Apa Jadinya Jika Tak Ada Pelamar? 

Kejaksaan Agung mensyaratkan pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Korps Adhyaksa tersebut tidak boleh memiliki kelainan orientasi seksual.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri, menjelaskan alasan lembaganya membuat syarat tersebut.

Menurut Mukri, pihaknya hanya menginginkan pelamar CPNS lembaganya normal secara orientasi seksual.

"Artinya begini kan kita pengen yang norma- normal, yang wajar-wajar ya," ujar Mukri, Kamis(21/11).

Menurut Mukri, institusinya tidak menginginkan sosok yang aneh karena terkait dengan pengarahan.

Anies Baswedan Tantang CPNS Wanita Malah Digoda Ganjar Pranowo, Khofifah Tertawa, Najwa Geli

Mukri tidak menjelaskan maksud aneh tersebut.

"Kita tidak mau aneh-aneh, supaya mengarahkannya. Supaya tidak ada yang ya itu lah ya," tutur Mukri.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo

menilai wanita hamil, penyandang disabilitas, dan kelainan seksual atau LGBT, boleh mendaftar sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Ya boleh, masing-masing kan punya spesifikasi dan kami sudah buat surat edaran," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, setiap kementerian maupun lembaga memang memiliki spesifikasinya tersendiri dan tidak harus menerima seseorang jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

"Tapi, secara umum sudah kita atur, semua berhak, minimal dua persen (untuk penyandang disabilitas)," tutur Tjahjo.

"Jangan sampai kemarin jadi masalah (PNS di Sumatera Barat), dia tidak bisa berjalan, harus pakai kursi roda, tapi tidak boleh jadi dokter gigi,

kan tidak pas tuh, masih mungkin (dia bisa jadi dokter PNS)," sambung Tjahjo.

Hingga Hari Penutupan, Pendaftar CPNS di Kabupaten Ini Berjumlah 1.842

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, ia menerima laporan melalui jejaring Whatsapp

yang mengatakan formasi pada instansi Kementerian Pertahanan tidak memperbolehkan perempuan hamil mendaftar.

"Apa yang salah dengan perempuan hamil?

Ini adalah kemampuan reproduksi yang hanya dimiliki perempuan.

Hamil, menstruasi, melahirkan dan menyusui. Maka dia harus dihormati bukan untuk didiskriminasi," ujarnya.

Ninik juga mengaku menerima ada instansi yang menolak pendaftar dengan orientasi seksual yang dianggap menyimpang.

"Ini kan persoalan seksualitas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia sebagai pegawai.

Bagaimana cara tahunya juga. Akhirnya nanti subyektif sekali," katanya.

Sedangkan untuk formasi di daerah, Ninik menyebut masih ada indikasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang dilaporkan kepadanya.

Seperti di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, misalnya yang dikatakan tidak membuka formasi khusus untuk penyandang disabilitas.

Solok Selatan juga tidak memberi akses kepada penyandang disabilitas pada formasi umum,

tepatnya untuk sejumlah formasi di bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian.

LBH Kecam

Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan mengecam adanya penolakan untuk kelompok LGBT mendaftar CPNS tahun 2019.

Menurutnya, setiap warga negara harusnya memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mendapat perlindungan dan pekerjaan.

Ia mendesak agar pemerintah menghapus persyaratan-persyaratan diskriminatif tersebut.

"Harusnya dilihatnya kompetensi, kapasitasnya diuji saja.

Ribuan Pelamar CPNS Guru Serbu Kabupaten Ini!

Mungkin ada posisi tertentu yang mereka bisa isi daripada harus dihalangi, ditutup peluangnya," kata Ricky.

Ricky menyebut tak ada relevansinya orientasi seksual seseorang dengan kemampuannya dalam suatu bidang pekerjaan.

Pun halnya dengan aturan tak boleh bertato dan bertindik juga dinilai tak ada kaitannya dengan kemampuan seseorang.

Ia meminta pemerintah memberikan peluang seluas-luasnya dan menghilangkan stigma buruk terhadap kelompok minoritas dan disabilitas.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

KLIK TAUTAN AWAL GRID ID

Editor: Rhendi Umar
Sumber: Grid.ID
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved