Kabar BUMN
Erick Thohir Laporkan Radikalisme di BUMN: Tidak Ada Ideologi Lain di Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan soal dugaan radikalisme di lingkup kementeriannya kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - - Adanya dugaan radikalisme di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai terkuak.
Selama ini, BUMN dicurigai menjadi salah satu tempat tumbuhnya radikalisme dan penentang pancasila.
Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan soal dugaan radikalisme di lingkup kementeriannya kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
"Cuma (lapor) data saja diinformasikan. Kondisinya seperti ini, langkah-langkahnya, ya sudah nanti kita ikuti," kata Erick usai bertemu dengan Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (5/12/2019).
Meski tak menyebutkan bahwa radikalisme di BUMN telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, Erick mengatakan, mereka yang mungkin terkait radikalisme di kementeriannya harus mendapat penjelasan.
"Saya rasa mereka juga punya perasaan positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," kata Erick.
Erick sendiri tidak menyebutkan masukan apa saja yang didapatkannya dari Mahfud MD terkait radikalisme di lingkup Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN.
Namun, dia berkomitmen untuk melaksanakan saran dan arahan dari Mahfud MD tersebut.
"Ya kita tunggulah, karena yang namanya ideologi kan sudah putus.
Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. ya tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia dan itu sudah diputuskan the founding father zaman dulu," kata dia.
Pegawai BUMN Terpapar Radikalisme, Kepala BNPT: Polisi Saja Ada Kok
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menyebut paham radikalisme tidak hanya berada di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja.
Menurutnya, paham radikalisme telah masuk ke institusi negara seperti Polri.
Tak hanya itu, ia menyebut paham radikalisme telah menyebar ke beberapa kementerian dan lembaga.
Namun, dengan kadar yang berbeda-beda.
Hal itu disampaikan Suhardi usai menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).
"Sekarang gini, jangankan BUMN semuanya ada kok, Polisi aja ada kok Polwan saya ngomong sama Polri. Tapi tebal-tipis, sedikit banyaknya kan masih beda-beda. Tapi sudah di mana saja," kata Suhardi.
Suhardi mengatakan, pihaknya telah memetakan lingkungan mana saja yang telah terpapar paham radikalisme.
Meski demikian, Suhardi enggan membeberkannya.
"Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang ngggak ada jurnalis, mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu.
Semuanya tugas kita mereduksi supaya menjadi aman kemudian punya wawasan kebangsaan jati diri," ucap Suhardi.
Selain itu, Suhardi mengaku banyak melaporkan situasi dan kondisi terkini soal radikalisme kepada Mahfud MD.
"Ya saya melapor, kan saya di bawah koordinasi beliau. Saya melaporkan situasi dan sebagainya, itu kewajiban saya," jelasnya.
Dikabarkan sebelumnya, Tim Dentasem Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap terduga teroris yang diketahui merupakan karyawan PT Krakatau Steel.
Seorang karyawan BUMN itu ditangkap bersama tiga terduga teroris lainnya pada Rabu (13/11/2019) lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir sendiri menyatakan bakal memecat karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang ditangkap Densus 88 Antiteror jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme.
"Apabila secara hukum, yang bersangkutan terbukti bagian dari aksi teror maka serta merta orang tersebut bukan lagi menjadi bagian dari Kementerian BUMN, hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini," kata Erick dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (15/11/2019).
