Pengusaha Kapal Mengeluh ke Jokowi, Aparat Terlalu Banyak di Lautan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA), Carmelita Hartoto mengeluh ke Jokowi soal banyaknya instansi petugas keamanan di lautan.

Hal itu disampaikan saat ia dan sejumlah pengusaha kapal bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019) siang.

Menurut dia, ada tiga instansi yang bertugas yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Kepolisian Perairan (Polair).

"Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja," kata Carmelita usai bertemu Presiden Jokowi.

Ia menilai, banyaknya penegak hukum di lautan mengganggu pekerjaan mereka dan berdampak pada pengeluaran biaya logistik yang lebih besar. Carmelita bercerita selama ini banyak kapal milik anggotanya yang sering diberhentikan oleh aparat hukum yang berbeda-beda saat sedang berlayar.

Hal ini membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih tinggi. "Mestinya kami tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena stop-stop," ujarnya.

Menurut Carmelita, asosiasi pengusaha pelayaran ingin penegak hukum di perairan cukup dilakukan oleh KPLP yang berada di bawah Kementerian Perhubungan.

"Yang mungkin me-report langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," ucap dia.

Ia menuturkan, Presiden Jokowi merespons keluhan para pengusaha ini. Jokowi yang dalam kesempatan itu didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji segera memprosesnya.

"Semua langsung direspons dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti," kata Carmelita. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengusaha Kapal Mengeluh ke Jokowi soal Banyaknya Instansi Penegak Hukum di Laut", https://nasional.kompas.com/read/2019/12/04/15033031/pengusaha-kapal-mengeluh-ke-jokowi-soal-banyaknya-instansi-penegak-hukum-di