Mendagri Segera Lantik Elly-Moktar: Ini Aturan Mainnya Kata Pakar Hukum Tata Negara

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut dan Moktar Parapaga segera dilantik.

Mendagri Segera Lantik Elly-Moktar: Ini Aturan Mainnya Kata Pakar Hukum Tata Negara
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian 


TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut dan Moktar Parapaga segera dilantik. Daerah paling utara di Indonesia tak lama lagi memiliki pemerintahan definitif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melantik pasangan pemenang Pilkada Talaud 2018 ini seandainya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey berhalangan.

Wabup Talaud terpilih Moktar Parapaga mengakui soal informasi Mendagri Tito akan mengambil alih pelantikan. "Memang benar adanya informasi itu (dari Hillary Lasut soal pelantikan langsung oleh Mendagri seandainya gubernur berhalangan)," kata politisi Partai Nasdem saat dihubungi tribunmanado.co.id, tadi malam. Moktar tak banyak memberikan penjelasan soal pelantikan pemerintahan definitif Talaud.

Erick Batalkan Rencana Super Holding, dari 142 BUMN, hanya 15 yang Untung, 7 Merugi

Informasi pelantikan Elly-Moktar disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Hillary Brigitta Lasut. “Saat berbincang dengan (Kepala Staf Kepresidenan) Pak Moeldoko, Pak Moeldoko sudah menyampaikan ke Pak Tito (Mendagri) dan Pak Tito menyatakan sudah harus dilantik. Apabila gubernur berhalangan, Mendagri akan melantik langsung Elly Lasut dan Moktar Parapaga,” kata legislator termuda Senayan ini di Manado, Sabtu akhir pekan lalu seperti dikutip dari.

Hillary mengatakan, telah berkoordinasi dengan Gubernur Olly terkait proses pelantikan. Saat bertemu di Hotel Mulia Jakarta, kata Hillary, Gubernur Olly menyatakan akan dilantik. “Katanya akan dilantik kok, akan dilantik. Nanti saya kabarin kamu. Nda lama lagi, tinggal satu surat lagi keluar,” ujar politisi Partai Nasdem ini. Kata dia, satu surat yang dimaksud Gubernur Olly, sudah keluar.

“Surat yang dimaksud Pak Olly sudah keluar barusan. Yakni surat di Mahkamah Agung (MA) soal fatwa terbaru. Soal penyerahan ke Mendagri dan Mendagri sudah menyurat sampai tiga kali bahwa Elly Lasut harus dilantik. Ini menurut saya menjadi pegangan hukum yang kuat bagi Pak Olly yang kemarin berpikir ada polemik dan dinamika hukum dan sekarang sudah diperkuat sehingga Pak Moeldoko sebagai KSP atas nama presiden, berbicara bahwa sudah tidak ada lagi masalah hukum sehingga Elly Lasut harus dilantik dan Pak Olly akan melaksanakan itu,” ungkapnya.

Diketahui, pasangan Elly-Moktar menang dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Talaud pada pilkada serentak tahun lalu. Elly dan Moktar kemudian ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Talaud terpilih pada Agustus 2018. Namun sejak ditetapkan, keduanya tak kunjung dilantik hingga saat ini.

Sehan ‘Curhat’ Ingin Dampingi Tetty: Begini Kata Analis Politik

Pemprov Sulut belum mengagendakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih, Elly dan Moktar. Kepala Biro Pemerintahan Sulut, Jemmy Kumendong mengatakan, belum ada arahan untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih. "Dari Pemprov belum ada arahan," kata Jemmy, tadi malam.

Pelantikan pasangan ini sudah tertunda sekitar 4 bulan lebih dari jadwal seharusnya. Pangkal soalnya terkait tafsir Elly Lasut sudah menjabat satu atau dua periode.

Pelantikan Elly sudah tertunda 4 bulan 12 hari. Elly-Moktar seharusnya dilantik pada 21 Juli 2019. Belakangan muncul perdebatan menyangkut periodisasi Elly menjabat bupati.

Di satu pihak, ada tafsir E2L baru menjalani satu periode sebagai Bupati Talaud. Tafsir yang lain ia sudah terhitung dua periode. Penundaan pelantikan E2L ini berujung aksi demo pendukungnya di Kantor Gubernur, Senin (22/7/2019).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menegaskan, Gubernur harus taat hukum dan taat azas. Ia tak bisa melantik kalau belum menerima SK Kemendagri untuk pengangkatan Bupati Talaud terpilih. Radiogram dari Kemendagri itu menjelaskan terkait penunjukan Pelaksana Harian Bupati Talaud.

Elly-Moktar yang sudah terpilih secara demokratis pada Pilkada 2018 silam hingga kini belum dilantik. Massa pendukung calon kepala daerah di perbatasan Filipina ini melakukan aksi demonstrasi sambil membakar ban di Kantor Bupati Talaud pada Rabu 14 Agustus 2019.

“Ini merupakan demo yang kesekian kali. Kami menuntut Mendagri dan Gubernur Sulut segera melantik pemimpin kami yang telah terpilih secara demokratis,” ujar Renato Tumara, korlap aksi.

Ia menyampaikan, sebagai pendukung Elly-Moktar, mempertanyakan kepada Mendagri dan Gubernur Sulut, mengapa sampai tidak menjadwalkan pelantikan.

Kemudian puluhan warga menyambangi Kantor Gubernur Sulut di Jalan 17 Agustus, Manado, Jumat (22/11/2019). Kedatangan massa dalam rangka menyuarakan aspirasi menyangkut kepastian pelantikan Bupati Talaud terpilih Elly dan Moktar.

Ruben Kalalo, Wakil Korlap aksi demonstrasi mengatakan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih sudah 4 bulan tertunda. "Kami mempertanyakan terjadi penundaan, padahal aturan sudah jelas pihak Pemprov dalam hal ini Pak Gubernur dapat mendengarkan aspitasi masyarakat," kata dia.

Elly Lasut.
Elly Lasut. (TRIBUN MANADO/ARTHUR ROMPIS)

Kepala Daerah Sambut Kontingen dari Tribun Utama

12 POIN KEBERATAN PEMPROV SULUT

1. Pada tahun 2014 Mendagri mengeluarkan SK Nomor 132.71.3201 tanggal 24 juli 2014 yang menyatakan Elly Lasut telah dua periode memimpin di Kabupaten Talaud.

2. Tahun 2016 Elly Lasut melayangkan gugatan ke PTUN di Jakarta, terkait SK Mendagri tahun 2014 tersebut. Masih dalam proses persidangan di PTUN, tiba-tiba melalui sesditjen OTDA menandatangani dan menerbitkan SK Mendagri nomor 131.71.3241 tanggal 2 Juni 2017 dengan menggunakan cap Dirjen. SK ini untuk merevisi SK Mendagri tahun 2014 tersebut dan menyatakan Elly Lasut belum dua periode memimpin Kabupaten Talaud.

3. Sesuai hirakhi peraturan perundang-undangan yang ada, di mana SK Mendagri tidak bisa dianulir oleh SK Mendagri yang ditandatangani oleh sesditjen OTDA atau dua tingkat di bawah menteri.

4. SK mendagri tahun 2017 tersebut yang merevisi SK Mendagri tahun 2014 dan ditandatangani oleh sesditjen OTDA tersebut, digunakan oleh Elly Lasut untuk mendaftar di KPU dan menjadi Calon Bapati Talaud Pilkada tahun 2018.

5. Lebih Lanjut dalam proses persidangan di PTUN terkait dengan gugatan Elly Lasut , PTUN menolak gugatan Elly Lasut, dan SK mendagri tahun 2014 tetap sah, Elly Lasut sudah dua Periode memimpin Kabupaten Talaud.

6. Kemudian Elly Lasut mengajukan kasasi ke MA dan dalam Putusan MA nomor 367/ TUN 2017 tertanggal 15 Agustus 2017, memutuskan menolak permohonan kasasi Elly Lasut karena sudah kadaluwarsa dan/ atau tetap menguatkan putusan PTUN.

7. Surat Keputusan PTUN dan MA tersebut yang tembusannya disampaikan ke instansi teknis terkait tidak diteruskan/disampaikan ke KPU ataupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

8. Seharusnya tembusan Surat Keputusan PTUN dan MA tersebut, disampaikan ke KPU dan Pemerintah Provinsi Sulut.

9. Terlepas diterima atau tidak diterima oleh KPU atas tembusan Surat Keputusan PTUN dan MA, pihak KPU seharusnya melakukan verifikasi faktual terhadap berkas administrasi pendaftaran dari Elly Lasut (SK Mendagri tahun 2017 tersebut) pada saat tahapan pilkada dengan mendatangi Kemendagri, PTUN dan MA.

10. Dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang, antara lain menyatakan bahwa calon bupati tidak boleh telah pernah menjabat sebagai bupati selama dua kali masa jabatan yang sama.

11. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Gubernur Sulut menyurat ke Mendagri pada tanggal 19 Juni 2019, yang substansi suratnya untuk meminta penjelasan sekaligus meminta jawaban terhadap masalah tersebut di atas. Gubernur juga mengajukan surat permohonan Fatwa MA supaya ada kepastian hukum tentang fakta hukum yang ada, sehingga dalam pelantikan kepala daerah di Talaud tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Langkah atau sikap pemerintah Sulawesi Utara tersebut adalah merupakan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk tidak dipersalahkan dalam pengambilan kebijakan atas pelantikan kepala daerah Kabupaten Talaud.

Toar Palilingan
Toar Palilingan (ISTIMEWA)

Proses Masih Terlalu Panjang

Toar Palilingan, Pengamat Hukum Tata Negara dari Unsrat mengatakan, jika Gubernur Sulut Olly Dondokambey berhalangan maka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melantik Bupati dan Wabup terpilih Talaud Elly Lasut-Mocthar Parapaga.

Dari kacamata hukum, posisi Gubernur Olly hanya melaksanakan kewenangan atributif. Karena dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), gubernur merupakan aparat pemerintah pusat di daerah.

Kecuali gubernur dan wakil gubernur berhalangan, maka kewenangan tersebut ditarik lagi ke Kementerian Dalam Negeri di Menteri Tito Karnavian, namun gubernur sepertinya yang akan melantik.

Merujuk Perpres 16 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tegas mengatur perihal pejabat yang melantik bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota adalah gubernur.

Kemudian pada ayat (2) dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan oleh wakil gubernur.

Selanjutnya, ayat (3) dalam hal gubernur dan wakil gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pelantikan dilaksanakan oleh menteri (mendagri). Jadi masih terlalu panjang prosesnya untuk acara pelantikan dilaksanakan oleh Tito Karnavian selaku Mendagri. (ryo/kmi/bmc/ang)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved