Reuni 212

Ketua GNPF Ulama Sebut Peran Wiranto, Rizieq Cerita Kalahkan Ahok di Pilkada, Sentil PBNU

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Front Pembela Islam (FPI) tetap meyakini ada peran pemerintah dan 'orang kuat'

Ketua GNPF Ulama Sebut Peran Wiranto, Rizieq Cerita Kalahkan Ahok di Pilkada, Sentil PBNU
Kolase Foto Tribunmanado/foto tribunnews
Rizieq Shihab dan Ahok 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Front Pembela Islam (FPI) tetap meyakini ada peran pemerintah dan 'orang kuat' sehingga Rizieq Shihab kesulitan kembali ke Indonesia.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak meminta pemerintah bersikap terbuka terhadap kasus pencekalan Rizieq Shihab.

Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dan eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dan eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Tribunnews.com)

Yusuf Martak meyakini pemerintah Indonesia memiliki andil dalam pencekalan petinggi Front Pembela Islam (FPI) itu.

Dilansir TribunWow.com,  dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/12/2019), Yusuf Martak lantas menyebut Rizieq Shihab selama ini justru dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi.

Mulanya, Yusuf Martak menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) terdahulu (Jenderal Purn Wiranto) serta Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.

Disebutnya, sikap Moeldoko dalam menanggapi kasus Rizieq Shihab sangat kelewatan.

"Kan dari Menko Polhukam yang pertama juga sama tidak tahu masalah, Pak Moeldoko pernah juga mengatakan 'Kalau enggak punya uang saya akan belikan tiket', itu kan sudah kelewatan" ujar dia.

Ia pun menyinggung nama Menko Polhukam Mahfud MD.

Suhendro-Amalya Dipaketkan, Eyang Tersenyum

Ledakan di Monas, Polisi Selidiki Asal Granat Asap yang Memakan Korban, Milik Anggota Dalmas?

USTAZ Al Habsyi VS Ustaz Yusuf Mansur, Berawal dari Kata Apes hingga Mansur Sebut Keburukan

"Sekarang Menko Polhukam Pak Mahfud MD kasihan enggak tahu masalah," ujar Yusuf.

"Menlu (Menteri Luar Negeri) waktu diajak sama Komisi 1 (DPR RI) kalau tidak salah tidak mau rapat terbuka, minta tertutup," sambungnya.

Halaman
1234
Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved