Mahfud MD Nyatakan Masih Ada Kemungkinan Jokowi Keluarkan Perppu KPK

Ya itu pernyataan presiden bahwa belum memutuskan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Perppu

Mahfud MD Nyatakan Masih Ada Kemungkinan Jokowi Keluarkan Perppu KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Masih ada kemungkinan Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Menurut Mahfud, Jokowi saat ini belum memutuskan keluar tidaknya perppu atas UU KPK hasil revisi tersebut.

"Ya itu pernyataan presiden bahwa belum memutuskan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Perppu," kata Mahfud di Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/12/2019).

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi belum mengeluarkan Perppu KPK karena judicial review atas UU KPK masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). "Presiden juga tidak ingin nanti, Mahkamah Konstitusi sebenarnya memutus hal yang sama, sehingga untuk apa lagi Perppu, kan begitu," ujar Mahfud.

Pernyataan Mahfud tersebut berbeda dengan pernyataan Juru Bicara Presien Fadjroel Rachman yang menyebut Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu KPK. Mahfud pun mengaku tidak tahu adanya pernyataan tersebut. "Ya enggak tau ya. Siapa ya (yang menyatakan?) Presiden?" kata dia.

Dikutip dari Tribunnews.com, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan saat ini Undang-Undang KPK hasil revisi sudah resmi berlaku sejak 17 Oktober lalu.

"Tidak ada dong. Kan Perppu sudah tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi Perppu," kata Fadjroel Rachman di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2019).

UU KPK yang kini berlaku banyak diprotes karena dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja KPK. Misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya Dewan Pengawas KPK dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks. Untuk itu, diusulkan lah penerbitan perppu yang bisa membatalkan UU KPK. Presiden sempat mempertimbangkan penerbitkan perppu tersebut. Namun hingga kini, Jokowi belum mengeluarkannya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud Md Sebut Masih Ada Kemungkinan Jokowi Terbitkan Perppu KPK ", https://nasional.kompas.com/read/2019/12/02/14373991/mahfud-md-sebut-masih-ada-kemungkinan-jokowi-terbitkan-perppu-kpk?page=all#page2

Editor: Charles Komaling
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved