Bawa Bintang Kejora di Rumah Ibadah: Begini Aksi Mahasiswa Papua di Beberapa Daerah

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Kondisi Papua dipastikan kondusif pada saat hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019. Namun ada sejumlah orang yang diamankan di sejuml;ah tempat karena membawa dan menggunakan atribut OPM.

• ODSK Ajak Masyarakat Sambut Natal dengan Sukacita, Beri Diakonia ke Anak Panti dan Cleaning Service

"Hingga saat ini situasi kondusif," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal saat dihubungi, Minggu (1/12). Menjelang HUT OPM sejumlah pejabat tinggi berkunjung ke Papua, di antaranya Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), hingga petinggi Badan Intelijen Negara (BIN).

Hingga tengah hari, kepolisian menegaskan tidak ada perayaan HUT OPM di Bumi Cenderawasih tersebut. "Tidak ada laporan dari polres jajaran terkait perayaan HUT OPM," tegas AM Kamal.

Begitu pula penjelasan Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto. Namun sebelumnya sempat terjadi aksi penembakan terhadap kendaraan pengawalan Delta Zona nomor lambung 01-4762 di Area Mile 60 RPU 47, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Sabtu siang.

Sehari sebelumnya, terjadi kontak tembak antara personel TNI dan kelompok kriminal bersenjata. "Aman terkendali sampai dengan saat ini, tidak ada gangguan," kata Eko.

Mengenai empat warga Papua yang ditahan polisi karena mereka menggunakan atribut Papua Merdeka. Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan empat warga itu sudah ditahan di Kantor Polsek Abepura untuk menjalani pemeriksaan.

• Massa Aksi 212 Mulai Datang di Kawasan Monas, Posko Kesehatan dan Aparat Sudah Mulai Berjaga

Mereka memakai atribut atau ornamen Papua Merdeka yaitu melukis wajah motif Bintang Kejora. Sebelum ditangkap mereka tengah berada dalam rumah ibadah. Polisi meminta mereka keluar dari tempat ibadah dan dibawa ke Polsek Abepura yang berjarak sekira 200 meter.

"Saya sudah perintahkan kepala Polres Jayapura Kota mendalami kasus itu, untuk mengetahui apa rencana yang ingin mereka lakukan," kata Waterpauw. Saat melakukan penangkapan polisi menyita tiga bendera Bintang Kejora yang mereka bawa.

Polres Jayapura mengamankan 34 warga yang diduga akan melakukan kegiatan terkait HUT OPM. Kapolres Jayapura AKBP Viktor Mackbon mengungkapkan 34 orang itu diamankan pada Sabtu malam, sekira pukul 22.00 WIT.

Berdasarkan informasi, 34 orang tersebut anggota dan simpatisan Komite Nasional Papua Barat5 (KNPB) yang akan melakukan kegiatan dalam rangka HUT OPM. Saat diamankan mereka kedapatan membawa sejumlah barang bukti berupa seragam dan lambang KNPB, katapel, badik, sangkur, dan parang.

Aksi di Ambon Dibubarkan Polisi

Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa asal Papua yang menamakan diri Komite Perjuangan Untuk Demokrasi dan HAM dibubarkan polisi di depan Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Minggu (1/12/2019).

Pembubaran aksi unjuk rasa yang dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Mereka itu dinilai ilegal karena dilakukan di hari libur dan tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian sebelumnya.

• SEA Games 2019, Beregu Putri Bulutangkis Indonesia Singkirkan Vietnam, Pelatih Yakin Tembus Final

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sebelum dibubarkan, para mahasiswa sempat terlibat cekcok mulut dengan para petugas. Perang mulut terjadi setelah aparat merampas megafon para mahasiswa dan kemudian melepaskan baterai dari dalam alat pengeras suara tersebut.

Meski begitu, baik aparat maupun mahasiswa dapat menahan diri sehingga kericuhan yang berujung aksi anarkistis tidak sempat terjadi. Dalam aksinya itu, para mahasiswa menuntut masyarakat Papua Barat dapat menentukan nasibnya sendiri melalui referendum.

Para mahasiswa juga mendukung keanggotaan United Liberation Movement Of West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group, Pasific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB.

“Kami juga meminta agar puluhan tahanan politik asal Papua dibebaskan dan kami juga minta agar aparat militer dan non militer ditarik dari tanah Papua,” kata para mahasiswa.

Dalam tuntutannya, para mahasiswa juga mengecam adanya dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua yang dilakukan oleh aparat TNI Polri. Mahasiswa juga meminta adanya jaminan kebebasan informasi, berekspresidan berorganisasi bagi warga papua.

“Menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi warga Papua,” kata mahaiswa.

Kapolresta Pulau Ambon, Leo Surya Nugraha Simatupang dan Dandim Pulau Ambon turun langsung ke lapangan untuk memantau demo. Dalam aksi tersebut, Kapolres sempat menghampiri pedemo dan memberikan waktu selama tiga menit untuk para mahasiswa membacakan tuntutannya.

Saat itu, suasana kembali memanas lantaran mahasiswa bersikeras untuk meminta aparat mengembalikan baterai megafon. Tak lama kemudian, aparat langsung membubarkan paksa para mahasiswa tersebut.

Di Yogyakarta Tanpa Bendera Bintang Kejora

Kurang lebih 100 mahasiswa di Yogyakarta memperingati kemerdekaan Papua Barat 1 Desember. Yang menarik dalam aksi simpatik kali ini, mereka tak mengibarkan bendera bintang kejora.

Di sekitar Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mahasiswa yang sebagian besar bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua berorasi di atas mobil pick up. Mereka membawa spanduk menolak diskriminasi, perlakuan rasis, kriminalisasi, dan penangkapan aktivis secara sewenang-wenang.

Alih-alih mengibarkan bendera bintang kejora, para mahasiswa ini melemparkan bubuk warna-warni mirip festival holi di India. "Aksi ini kampanye untuk masyarakat luas," kata Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Nasional, Jhon Gobai, Ahad, 1 Desember 2019. Sejumlah mahasiswa juga menarikan Wasisi, tari khas Papua.

Tari-tarian ini simbol protes mahasiswa Papua atas perlakuan diskriminasi dan rasis yang diterima kawan-kawan mereka di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Aksi simpatik juga berjalan melalui sejumlah pertunjukan musik, aksi teatrikal, dan pembacaan puisi bertema menolak penindasan terhadap Papua.

Jhon Gobai menyebutkan mahasiswa membuat strategi aksi yang bertujuan menjangkau dukungan masyarakat secara luas. "Kami tidak bahas pengibaran bintang kejora dan tidak mengibarkannya," kata dia.

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Pranadipa Ricko Syahputra menyebutkan ada 16 tuntutan mahasiswa kepada pemerintah Indonesia. Tuntutan itu di antaranya menyerukan agar pemerintah Indonesia memberikan kebebasan menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Papua Barat.

Selain itu, mereka mendesak agar polisi membebaskan aktivis pro Papua merdeka, Surya Anta dan semua tahanan. (tribunnetwork/git/fel/dtc/kps)