Nadiem Tak Buru-buru Hapus Ujian Nasional, Hidayat Setuju UN Ditinjau Kembali

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mendikbud Nadiem Makarim tak ingi buru-buru menghapus ujian nasional (UN).

Ia lebih suka mengkampanyekan prinsip merdeka belajar yang saat ini populer melalui tagar #MerdekaBelajar.

"Perlu dipertegas, memperbaiki esensi UN itu sebenarnya apa, untuk menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," katanya di Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11).

Menurutnya, wacana penghapusan UN berasal dari aspirasi masyarakat, terutama dari wali murid dan guru.

Namun, dirinya menolak wacana penghapusan UN ditelan mentah mentah.

"Bukan ingin menghapuskan, tapi menghindari hal hal negatif dari sisi stresdan lain-lain," katanya.

Ia mengungkapkan wacana tersebut tengah dikaji oleh jajarannya.

• Ini Tanggapan Mendikbud soal Janji Sandiaga Uno akan Menghapus Ujian Nasional

"Nanti ditunggu karena nggak makan waktu terlalu lama. Hasil kajiannya akan kami share. Baru minggu lalu tahap assesment, tahap mengevaluasi," kata Nadiem.

Mendikbud Nadiem Makarim seringkali melontarkan pernyataan pendidikan nantinya akan berbasis pada kebutuhan dunia kerja sehingga membutuhkan perubahan cukup besar.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi pendidikan.

"Untuk mencapai itu kan ada beberapa hal, deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan. Oleh karena itu platfornya kami sebut #MerdekaBelajar," terang Nadiem Makarim.

Apa maksud konsep merdeka belajar itu?

"Merdeka untuk lembaga, merdeka untuk guru, merdeka untuk murid dan mahasiswa. Itu merupakan tahap pertama," tambahnya.

Selain itu, Nadiem Makarim mengatakan perlu adanya penyederhaan kurikulum dan assesment untuk beralih ke kompetensi.

"Dari situ harus ada penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun assesment yang sifatnya kompetensi dan bukan hanya menghafal informasi. Itu suatu perubahan yang akan terus kita terapkan dan kita sempurnakan," jelas Nadiem Makarim.

• Naskah Pidato Nadiem Makarim Dikritik Fadli Zon: Lebih Banyak Arahan, Tak Ada Isu Kesejahteraan Guru

Tak setuju UN

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan dirinya termasuk yang tidak setuju pada UN.

"UN itu dari dulu sudah menjadi polemik. Dari dulu saya tidak setuju pada UN. Pemetaannya mungkin bagus, tapi hasil UN tidak terukur secara baik," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Ia menyambut positif niat Mendikbud untuk membuat pendidikan lebih maju.

Namun, wacana dihapusnya UN harus didasarkan kajian komprehensif.

Jika nantinya UN dihapus, Hidayat meminta Nadiem untuk mencari solusi pengganti UN.

"Nanti tentu perlu dihadirkan solusi yang bisa memetakan keahlian para siswa sekaligus juga memungkinkan mereka meningkat kualitasnya," ujarnya.

Politisi dari PKS itu berharap tida terus terjadi ganti menteri ganti peraturan.

"Jangan sampai sekarang dibuat peraturan, nanti menteri yang baru bikin peraturan lain lagi. Jangan sampai begitu," tambahnya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung wacana penghapusan UN.

"Standarisai melalui UN di beberapa daerah tidak memenuhi asas keadilan. Pelaksanaan kurikulum dan metode pengajaran relatif tidak sama antardaerah," ujar Syaiful Huda.

Hanya saja politikus PKB ini meminta Nadiem Makarim untuk mempertimbangkan wacana tersebut secara matang dan perlu kajian menyeluruh, sebelum diimpelementasikan.

Ia mengingatkan, proses belajar mengajar di setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan atau belum merata.

"Perlu diingat metode pembelajaran dan kualitas sarana dan prasarana sekolah tidak sama di wilayah di Indonesia. Kompetensi guru juga tidak merata. Dalam konteks ini bisa dipahami muncul opsi untuk meniadakan UN," jelasnya.

(tribunnetwork/den/mam/mal)