Berita Boltim

Buka Bimtek Percepatan Penataan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa, Sehan : SDM Perlu Ditingkatkan

DPMD Boltim gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka Percepatan Penataan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa.

Buka Bimtek Percepatan Penataan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa, Sehan : SDM Perlu Ditingkatkan
ISTIMEWA
Bimtek Percepatan Penataan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka Percepatan Penataan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa.

Dalam rilis yang diterima tribunmanado.co.id, Sabtu (30/11/2019), kegiatan Bimtek yang dibuka langsung oleh Bupati Boltim Sehan Landjar SH ini bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen (LPKNI) digelar di Meeting Room Paloko, Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Jumat (29/11/2019).

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Boltim, yang bekerja sama dengan Apexi dan IPKNI dalam menggelar Bimtek.

Bupati berharap kepada seluruh peserta dapat mengikuti bimtek dengan baik, serta menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber.

Sehingga ilmu yang diperoleh di tempat ini, dapat dibawa dan diaplikasikan ketika mereka (peserta-red) pulang ke desanya masing-masing.

Menurut Bupati Boltim Dua Periode ini, Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa perlu ditingkatkan, melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), salah satunya melalui kegiatan bimtek.

Bimtek Percepatan Penataan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
Bimtek Percepatan Penataan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa (ISTIMEWA)

“Dengan mengikuti bimtek, wawasan bisa lebih terbuka, dimana yang sebelumnya belum tahu, namun setelah mengikuti bimtek ini kalian menjadi tahu,” ujar Bupati sembari membuka secara resmi kegiatan bimtek.

Sementara itu, Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Sautma Sihombing, dalam sambutannya menjelaskan, bahwa Bimtek Percepatan Penataan Kewenangan Desa digelar untuk mempercepat pemenuhan landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, terkait dengan kewenangan desa.

Menurutnya, kewenangan desa itu menjadi wajib bagi desa, karena ada perintah undang-undang.

Walaupun di situ tidak mewajibkan harus ada. Tetapi atas dasar itulah, maka kewenangan desa itu menjadi wajib harus mereka miliki.

Halaman
12
Penulis: Siti Nurjanah
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved