Kecamatan Tombulu dan Remboken Terendah Realisasi PBB, Camat Tidak Ikut Rapat Bakal Kena Sanksi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Pengelola Pajak dan Redistribusi Daerah menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Jumat (29/11/2019).

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Minahasa DR Denny Mangala, Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Ir Alva Montong, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Joudy Kapojos, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Minahasa

Wabup RD dalam sambutannya menyampaikan rapat koordinasi dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah Minahasa sebagai salah satu upaya membantu aparatur guna memahami arti dan makna dari pada realisasi penerimaan asli daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Minahasa.

"Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu Penunjang program prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa.
Diharapkan rapat ini dapat memberikan gambaran kepada kita sejauh mana upaya kita di dalam penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD)," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Redistribusi Daerah Joudy Kapojos saat dikonfirmasi mengatakan bahwa selain para camat, SKPD juga wajib mencapai target retribusi.

Ia mengatakan dalam rapat kali ini ada beberapa camat atau yang mewakili tidak menghadiri rapat.

"Sesuai pesan Wakil Bupati, saya tegaskan, Camat yang tidak ikut rapat ini akan ada sanksi, dan yang hadir atau lunas pajak retribusi akan mendapat reward," ujar Wabup RD melalui Kapojos.

Diketahui, pajak realisasi untuk Kabupaten Minahasa yaitu sebesar 92 persen atau sekitar Rp 34 Miliar, dengan tatget tahun ini sekitar Rp 39 Miliar

"Realisasi PBB Kecamatan yang ada di Mianahasa di bawah 50 persen yaitu Tombulu 34 persen, Remboken 47 persen, sedangkan yang masih kurang, ada Tombariri 54 persen, Pineleng 56 persen, perlu diperhatikan ini," lanjut Kapojos.

"Belum lama ini saya juga telah melakukan studi banding di Bali, dari sana kami mengetahui bahwa PAD di Bali sebesar 5,7 triliun," tambahnya.