Jakarta seperti Kampung, Mendagri: Pak Anies Sering ke China, Mantan Gubernur DKI Sutiyoso Merespon

"Itu kenapa bisa begitu. Karena negara-negara non-demokrasi apalagi komunis ya, jadi di sana itu namanya gubernur atau wali kota itu dalam konteks membangun kota ya, sangat powerful gitu," jelas Sutiyoso.

"Jadi kebijakan itu diatur topdown, itu sama dengan kita pada saat kita orde barulah, jadi seperti itu mereka," tambahnya.

Sutiyoso menuturkan di negara non-demokrasi mereka tidak mengalami masalah saat akan menertibkan kampung kumuh atau menggusur pemukiman.

• Video Jadul Nikita Mirzani Jadi Bahan Bullyan, Ini Balasan Menohok si Nyai

Pasalnya, tidak ada perlawanan dari masyarakat.

Berbeda dengan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.

Pembangunan kota, atau bahkan terkait penertiban dan penggusuruan, harus melalui proses panjang.

Di Jakarta, saat gubernur hendak melakukan penertiban wilayah, harus menghadapi rakyat yang menolak, LSM, DPRD Tingkat I, DPRD Pusat, serta ketua-ketua dari partai politik.

Hal tersebut yang membuat jalannya pembangunan di Jakarta membutuhkan waktu lama.

"Jadi itu amat berbeda dengan kita yang demokrasi ini. Waktu aku mau menertibkan Kali Angke aja, pertama menghadapi rakyat itu sendiri."

"Yang kedua LSM, yang ketiga DPRD Tingkat I dan DPRD Pusat, ngadepin lagi ketua-ketua partai politik seperti itu di Jakarta."