FPI

Gebrakan Baru FPI, Habib Ali Tuding Pihak Pemerintah Pembuat Masalah dalam Aksi Tentang Pancasila

Menjawab pertanyaan presenter, Habib Ali Alatas justru meminta untuk membaca tesis S2 milik Pimpinan FPI, Habib Rizieq.

Gebrakan Baru FPI, Habib Ali Tuding Pihak Pemerintah Pembuat Masalah dalam Aksi Tentang Pancasila
The Jakarta Post/Dhoni Setiawan
Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq dengan menggunakan sorban hijau ditemani wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fachri Hamzah bersama massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa di Jakarta, Jumat (4/11/2016). Mereka menuntut penutasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Jakarta Post/Dhoni Setiawan 

Tiga menteri upayakan pemulangan imam besar FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab dari tanah suci, Arab Saudi.

Pada kesempatan yang sama, FPI tuliskan pernyataan akan setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikabarkan, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku membahas masalah kepulangan imam besar FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab dalam rapat terbatas bersama Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Mahfud menyatakan pemerintah terutama melalui jalur Kemenag, Kemendagri maupun Kemenko Polhukam sama sekali tak mengeluarkan perintah pencekalan kepada Rizieq Shihab.

“Tadi kami diskusi dan cek semua jalur yang kami miliki memang tidak ada sama sekali pencekalan yang disebut Habib Rizieq melalui media sosial,” ungkap Mahfud.

Menag Fachrul Razi, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Mendagri Tito Karnavian membahas perpanjangan SKT FPI dalam rapat terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Menag Fachrul Razi, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Mendagri Tito Karnavian membahas perpanjangan SKT FPI dalam rapat terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019). (Tribunnews.com/Rizal Bomantama)

Oleh sebab itu Mahfud menegaskan pemerintah Indonesia tak bisa berbuat apa-apa. Karena menurutnya penyebab Rizieq Shihab tak bisa pulang ke tanah air bukan dari pihak pemerintah Indonesia.

“Karena kedutaan besar Indonesia dan konsulat jenderal di Jeddah akan bantu yang bersangkutan jika melapor. Kalau tidak melapor lalu kita turun tangan nanti malah akan menjadi masalah,” tegasnya.

Lebih lanjut Mahfud meminta pihak Rizieq Shihab untuk melaporkan secara jelas masalah yang dihadapinya kepada pemerintah Indonesia.

“Karena selama ini beliau tidak pernah melaporkan masalahnya, kita hanya tahu lewat media sosial. Kalau memang beliau punya masalah dengan pemerintah Arab Saudi silakan (diselesaikan), jika memang diperlukan bantuan dari pemerintah setelah Rizieq Shihab menghubungi pemerintah Arab Saudi tentu menjadi kewajiban kami untuk turun tangan,” pungkasnya. (Tribunnews.com)

(*)

Editor: Frandi Piring
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved