News

Presiden Jokowi Berikan Grasi Kepada Terpidana Kasus Korupsi, Bebas Tahun Depan, Pengurangan 1 Tahun

Setelah diberikan grasi oleh Presiden, seorang terpidana kasus korupsi bebas tahun depan. Pengurangan satu tahun penjara.

Presiden Jokowi Berikan Grasi Kepada Terpidana Kasus Korupsi, Bebas Tahun Depan, Pengurangan 1 Tahun
(TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Gubernur Riau Annas Maamun ketika digiring KPK ke Rutan Guntur 

"Misalnya saja, presiden berdalih karena rasa kemanusiaan sehingga mengeluarkan grasi kepada terpidana. Alasan itu tidak dapat dibenarkan, sebab indikator 'kemanusiaan' sendiri tidak dapat diukur secara jelas," kata Kurnia.

Ia pun mengingatkan bahwa Annas sebagai kepala daerah telah mencoreng kepercayaan publik yang telah memberikan amanah kepada Annas.

Menurut Kurnia, pemberian grasi tersebut pun mencoreng rasa keadilan karena publik sudah dirugikan atas kasus korupsi yang dilakukan kepala daerahnya.

"Jadi, jika konsep penegakan hukum seperti ini yang diinginkan oleh presiden maka pemberian efek jera pada pelaku korupsi tidak akan pernah tercapai sampai kapan pun," kata dia.

Kendati demikian, Kurnia mengaku tak kaget karena menurutnya Presiden Joko Widodo sudsh tidak mempunyai komtimen antikorupsi.

"Sikap dari Presiden Joko Widodo ini mesti dimaklumi, karena sedari awal presiden memang sama sekali tidak memiliki komitmen anti korupsi yang jelas. Jadi jika selama ini publik mendengar narasi anti korupsi yang diucapkan oleh Presiden itu hanya omong kosong belaka," kata Kurnia.

Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa.

Menurut Desmond, apabila pemberian grasi itu terkesan ada unsur politis, presiden dapat dianggap melanggar komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Kalau ini diberikan sesuatu yang dengan tidak ada parameter yang jelas, sakit dan macam-macam itu berarti pemerintahan ini tidak sensitif dengan pemberantasan korupsi," kata Desmond.

Ia mengatakan, Komisi III DPR akan meminta penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM terkait grasi ini karena Menkumham merupakan pihak yang merekomendasi grasi kepada presiden.

Halaman
1234
Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved