News

Asiano Kawatu: Keinginannya Honorer Mendapat THR, Namun Dalam Aturan Tidak Dimungkinkan

"Jadi tahun kemarin kita sempat alokasikan anggaran untuk hal itu dan semacam gaji ke 13 juga tapi di pusat tidak mengizinkan," jelasnya.

Tribunmanado.co.id/Dewangga Ardhiananta
Asiano G Kawatu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulut, Rabu (27/11/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) tidak dimungkinkan ada karena terkait aturan.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulut saat ditemui tribunmanado.co.id di kantornya.

"Jadi ini sesuatu yang nggak mengenakan karena sesuai dengan keinginan Pemprov THL mendapatkan semacam THR juga tetapi pada kenyataannya diaturan tidak dimungkinkan," kata Asiano G Kawatu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulut, Rabu (27/11/2019).

Ia menambahkan, ketika dievaluasi Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut di Jakarta tidak dimungkinkan dan alasan untuk itu.

"Jadi tahun kemarin kita sempat alokasikan anggaran untuk hal itu dan semacam gaji ke 13 juga tapi di pusat tidak mengizinkan," jelasnya.

Kawatu mengatakan, tahun ini juga sudah tidak dianggarkan.

"Gaji aja yang sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) itu, tapi di sini ada perbedaan kalau sopir 3,5 juta," tambah Kawatu.

Selain itu, ada tambahan honor jika memiliki keahlian khusus, misal ahli listrik maupun komputer grafis.

"Itu honor diluar kegiatan ataupun gaji rutin," ucapnya.

Lanjutnya, sebenarnya sudah diperjuangankan masalah THR untuk THL ini namun dari pusat tidak bisa.

Halaman
12
Penulis: Dewangga Ardhiananta
Editor: Maickel_Karundeng
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved