Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Masa Jabatan Presiden

PKS Protes Masa Jabatan Presiden 3 Tahun, Singgung Reformasi 1998: Garis Merah Bagi Kita

Partai Keadilan Sejahtera, memprotes wacana soal masa jabatan presiden hingga tiga kali periode.

Editor: Rhendi Umar
tribunnews.com
Juru Bicara PKS Handi Risza 

"Betul-betul, sampai hari ini itu sikap kami," tegasnya.

Kemudian, Handi mengungkapkan bahwa PKS menginginkan presiden lahir dari kader politik.

"Tentu kami juga menginginkan proses kaderisasi di partai politik yang sehat tentunya, kita tentu mengingkan pemimpin bangsa ke depan lahir-lahir dari kader politik yang dihasilkan," terang.

Lihat videonya mulai menit ke-13:35:

Berbeda dengan PKS, Ketua DPP Partai NasDem, Zulfan Lindan yang hadir dalam acara tersebut mengaku setuju dengan wacana tersebut.

"Kita melihat bahwa tidak ada salahnya presiden itu tiga periode," kata Zulfan dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Senin (25/11/2019).

Meski demikian, Zulfan mengatakan bahwa biarlah wacana ini berkembang.

Jangan sampai ada keinginan masyarakat yang belum apa-apa sudah ditutup.

"Ini kan undang-undang dasar ini apakah nanti MPR setuju atau fraksi setuju ini kan wacana pasti berkembang."

"Saya kira jangan menutup peluang masyarakat yang ingin melakukan kajian-kajian terhadap apapun bangsa ini."

Ya tentu masyarakat akan menilai apakah pantas revisi atau amandemen undang-undang ini pasal 7 undang-undang 45 misalnya bahwa presiden itu tiga kali," terang Zulfan.

Ahok jadi Presiden, Ramalan Gusdur yang Kini Belum Terjawab, Doa jadi Gubernur Tuntas

Lantas, Zulfan menyinggung soal wacana lain bahwa seseorang hanya bisa menjabat satu periode namun dalam jangka waktu delapan tahun.

Zulfan menyayangkan mengapa orang-orang meributkan masalah masa jabatan tiga periode sedangkan masa jabatan satu periode tidak.

"Kemudian ada yang meminta satu periode saja delapan tahun misalnya, kenapa kalo ada orang tidak meributkan soal delapan tahun tetapi orang yang meributkan tiga kali?," katanya.

Padahal menurutnya, semua wacana-wacana itu termasuk bagian dari demokrasi yang pantas didiskusikan.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved