Nasional

Menjabat Sebulan, Tito Karnavian Dinilai Tokoh Yang Tak Tepat Jadi Mendagri, Bahtiar: Survei Dangkal

Mantan Kapolri Tito Karnavian dianggap tidak tepat mengisi jabatan Mendagri. Sesuai Hasil Survei Indonesia Political Opinion.

Menjabat Sebulan, Tito Karnavian Dinilai Tokoh Yang Tak Tepat Jadi Mendagri, Bahtiar: Survei Dangkal
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Mendagri Jenderal (Purn) Pol Tito Karnavian ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Meski sudah sebulan Tito Karnavian dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju. Penilaian atau survei mengenai cocok tidaknya mantan kapolri tersebut menjabat sebagai menteri masih muncul. 

Indonesia Political Opinion (IPO) mengeluarkan hasil survei bahwa mantan Kapolri Tito Karnavian dinilai sebagai tokoh yang tidak tepat mengisi posisi sebagai Menteri Dalam Negeri. Hal itu masuk dalam hasil survei terkait respons publik pada susunan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf.

Dan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menghargai hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) tersebut.

Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar berpandangan bahwa survei tersebut tidak merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia.

"Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pak Jokowi memilih seseorang pasti melalui penelitian yang mendalam, dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan ke depan," ungkap Bahtiar melalui keterangan tertulis, Minggu (24/11/2019).

Survei tersebut dilakukan pada 30 Oktober-2 November 2019 dengan total 800 responden yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Menurut Kemendagri, Tito memiliki pengalaman bersinergi dengan pemerintah daerah ketika menjadi Kapolda. Tito diketahui pernah menjadi Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya.

Selain itu, Bahtiar menuturkan bahwa Tito juga merupakan seorang akademisi dengan wawasan yang luas.

"Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem politik pemerintahan, dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya," tuturnya.

Menurutnya, masuknya Tito ke lingkungan Kemendagri menjadi peluang untuk melakukan reformasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi, menata sistem politik yang berakar budaya bangsa, memperbaiki sistem pelayanan investasi, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Halaman
1234
Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved