Pemerintahan Indonesia

Masa Jabatan Jokowi Tidak Bisa Dikurangi dan Ditambah, Tepis Isu UU Amandemen, Ini Kata Pakar Hukum

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak bisa menjalani penambahan masa jabatan karena telah ditetapkan untuk menjabat periode 2019-2024.

Masa Jabatan Jokowi Tidak Bisa Dikurangi dan Ditambah, Tepis Isu UU Amandemen, Ini Kata Pakar Hukum
Tangkap Layar Youtube Live Streaming KOMPAS TV
Pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin di Gedung Nusantara MPR pada Minggu (20/10/19) 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, penambahan masa jabatan baru dapat berlaku untuk periode presiden berikutnya apabila benar dilaksanakan.

Dengan demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak bisa menjalani penambahan masa jabatan karena telah ditetapkan untuk menjabat periode 2019-2024.

Ditambah lagi, saat ini merupakan periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden.

"Kalau ada tambahan (masa jabatan) berlaku untuk presiden berikutnya," kata Refly Harun dalam diskusi Crosscheck di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Menurut dia, hal apa pun yang berubah untuk konstitusi di masa depan, tidak akan berpengaruh kepada masa jabatan Jokowi sebagai Presiden.

Dengan demikian, masa jabatan Jokowi dinilai tidak dapat dikurangi maupun ditambah.

Justru saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana desain untuk masa jabatan presiden ke depannya.

Pada 2017, Refly Harun mengaku pernah mengusulkan dua varian masa jabatan presiden.

Usulan itu antara lain satu kali masa jabatan selama 6 hingga 7 tahun, atau tetap 5 tahun dan bisa dipilih berkali-kali, tetapi tak boleh berturut-turut.

"Kita harus sungguh-sungguh memikirkan tentang dua usulan ini," kata dia.

Halaman
1234
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribun Solo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved