Kabar Ahok
Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Media Internasional: Sosok Penggebrak
Media Internasional mengulas Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena dianggap sebagai sosok penggebrak.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina ikut diberitakan media internasional.
Media Internasional mengulas Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena dianggap sebagai sosok penggebrak.
Penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu diutarakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di kompleks Istana Kepresidenan Jumat (22/11/2019).
Media internasional seperti Nikkei Asian Review memilih judul Former Jakarta governor makes comeback in prominent Pertamina role.
Dalam ulasannya, harian yang berbasis di Tokyo itu mengulas penjelasan Erick mengapa Ahok dipilih sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Diwartakan Reuters via Euronews, Pertamina menghadapi serangkaian target.
Seperti memotong impor energi dan meningkatkan kapasitas kilang.
"Kami membutuhkan seseorang yang bisa melakukan terobosan. Kami butuh sosok penggebrak itu (di Pertamina)," terang Menteri Erick.
Politisi PDIP itu bakal dipercaya untuk membenahi perusahaan energi pelat merah yang pernah disebut sebagai "negara dalam negara" itu.
Sebab, Pertamina sebelumnya memegang hak untuk memberikan konsesi minyak dan gas kepada perusahaan lain, dilaporkan Nikkei.
Perusahaan yang pernah menjadi lumbung uang Indonesia di periode 1967-1998 itu acap dikritik karena birokrasinya terlalu gemuk dan tidak efektif.
Selain itu seperti diberitakan media Singapura The Straits Times, Pertamina yang merupakan BUMN strategis juga disebut dilanda korupsi.
September lalu, Komisi Anti Korupsi (KPK) menetapkan Bambang Irianto tersangka terkait dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
Penunjukan Ahok sebagai komisaris utama tentu tidak semuanya setuju.
Ada juga sekelompok orang yang menyuarakan penolakannya.
Seperti Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar yang mengaku membentangkan spanduk penolakan.
Mengutip dari Tribunnews.com, Kompas.com bertanggal 18 November 2019 memaparkan apa saja tuntutan yang dituangkan dalam spanduk tersebut.
Di antaranya, Pertamina wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.
Menanggapi isu tersebut, Erick pun memberikan pembelaan.
"Berikan kami waktu untuk bekerja, dan mari kita lihat hasilnya," paparnya.
Masuknya Ahok dalam jajaran komisaris juga disorot oleh media Perancis Agence Frence-Presse atau AFP yang mengangkat judul Jakarta ex-governor tapped for job at state energy firm Pertamina: reports.
Dalam pemberitaannya, AFP memulai reportasenya dengan menyebut Ahok dipenjara selama hampir dua tahun atas kasus penistaan agama.
"Dia dikukuhkan Jumat untuk mengawasi kinerja eksekutif di perusahaan energi Indonesia yang dilanda skandal korupsi," ulas AFP.
Politisi kelahiran Manggar, Bangka Belitung itu, disebut merupakan gubernur non-Muslim yang dipunyai Jakarta dalam 50 tahun terakhir.
Selain itu, Ahok yang disebut merupakan sekutu Presiden Joko Widodo tersebut juga sosok pemimpin pertama dari etnis Tionghoa.
"Dia adalah politisi populer yang mendapat dukungan karena mencoba membenahi Jakarta yang dikenal padat, serta membersihkan korupsi," urai AFP.
Kemudian media internasional yang berbasis di Tokyo, Jepang, Nikkei Asia Review, memilih judul Former Jakarta governor makes comeback in prominent Pertamina role.
Dalam laporannya, politisi asal PDIP itu bakal mengawasi sekaligus memberikan nasihat kepada dewan direksi sebagai Komisaris Utama.
Ahok diharapkan bisa menghancurkan korupsi di perusahaan energi pelat merah, yang pernah disebut sebagai "negara di dalam negara" tersebut.
"Kami membutuhkan seseorang yang bisa melakukan gebrakan. Kami butuh sosok penggebrak itu," kata Erick Thohir saat mengumumkan Ahok.
Kemudian Reuters yang dikutip oleh Euronews memilih kalimat World Convicted Christian politician to oversee Indonesia's Pertamina sebagai judulnya.
Penunjukan itu, dilaporkan Reuters, menjadi momen penting kembalinya Ahok sebagai pejabat publik setelah dibebaskan pada Januari lalu.
Dalam laporan itu, disebutkan bahwa ada juga yang menentang keputusan Erick, dengan serikat pekerja Pertamina menentang penunjukan Ahok.
Menteri BUMN Erick Thohir pun mencoba untuk mempertahankan keputusan tersebut.
"Beri kami waktu untuk bekerja, mari kita lihat hasilnya," tegasnya.
Sementara harian Singapura The Straits Times menggunakan judul Former Jakarta governor returns to public office dalam tajuk pemberitaannya.
The Straits Times mewartakan, politisi berusia 53 tahun itu memerangi korupsi dan kemerosotan kesehatan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Di bawah kepemimpinannya, pemerintah provinsi mempunyai sistem pengeluaran tahunan yang dibuat setransparan mungkin oleh publik.
Masyarakat pun bisa ikut mengawasi, dan memberikan pencegahan sedini mungkin jika saja ada pengeluaran yang dirasa janggal.
