Wawancara Eksklusif Mahfud MD, Sipil Pertama Jabat Menkopolkam: Kaget saat Prabowo

Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusun Kabinet Indonesia Maju, ada sebuah keunikan di posisi Menteri Koordinator Politik

Wawancara Eksklusif Mahfud MD, Sipil Pertama Jabat Menkopolkam: Kaget saat Prabowo
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ngevlog dengan Newspaper Director Tribun Network Febby Mahendra Putra usai wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

Sebelum diangkat menjadi menteri, saya sudah share (berbagi) pengalaman dan pendapat. Saya katakan ada kecenderungan orang menginginkan Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait KPK.

Tapi kan Perppu bukan satu-satunya jalan. Karena ada orang lain yang menolak Perppu. Oleh sebab itu, saya katakan ada pilihan berupa legislatif review (peninjauan kembali UU di parlemen) atau judicial review (uji materiil terhadap undang-undang di MK).

Saya sendiri berada dalam kelompok yang mengusulkan Perppu. Sekali lagi Perppu bukan satu-satunya. Dalam hidup bernegara itu, kalau ada banyak pilihan kan' harus ada yang memutuskan.

Sekarang Presiden sudah memutuskan tidak akan mengeluarkan Perppu, dalam konteks menunggu hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dari situ bisa dilihat nanti apakah perlu Perppu atau tidak.

Atau mungkin pandangan masyarakat saat itu sudah bergeser, sudah berubah karena melihat perkembangan situasi. Kita lihat, tetapi intinya pemberantasan korupsi harus segera dikonsolidasikan agar lebih menguat.

Menurut Anda bagaimana peluang judicial review terkait Undang-undang KPK?

Menurut saya 50-50. Artinya peluang sama-sama kuat. Kan selalu ada kejutan di Mahkamah Konstitusi.
Dulu waktu saya masih di MK, orang mengira tidak bakalan berani membongkar kasus sadapan pembicaraan rahasia para pejabat. Orang mengira saya takut, ternyata bikin kejutan.

Waktu saya membubarkan Badan Pengelola (BP) Migas, semua orang tidak percaya. Orang mengira MK tidak mungkin berani membubarkan, soalnya lembaga itu begitu kuat selama bertahun-tahun.

Saya bubarkan juga bisa. Masih ada peluang 50-50. Namun kalau saya disuruh memprediksi, MK akan mengabulkan sebagian permohonan. Kan ada 11 permohonan yang diajukan. Tidak semua dikabulkan. Kita lihat saja.

Terkait Papua apa prioritas Anda?

Saya baru berdiskusi dengan Pak Sutiyoso (Mantan Kepala Badan Intelijen Negara/BIN Sutiyoso) soal Papua. Menurut Pak Sutiyoso, sebenarnya tidak sulit-sulit amat menangani kelompok separatis di Papua.

Kelompoknya banyak, tapi setiap kelompok tidak lebih dari 30 orang. Masing-masing kelompok tidak mesti bisa menyatu.
Pendekatan terhadap kelompok separatis itu adalah penegakan hukum. Yang separatisme itu kita lawan menggunakan penegakan hukum.

Sedangkan orang yang cuma ikut-ikut kita kembalikan ke masyarakat. Kita lindungi mereka, kita bangun kembali keberanian mereka untuk menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia yang sah.

Soal posisi Papua dalam bingkai NKRI sudah final, tidak bisa dikutak-katik lagi. PBB telah mengesahkan Pepepra (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969. Sudah final. Pepera itu tidak bisa diulang. (dennis)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved