Berita Minahasa

Wabup RD Bilang Pemerintah akan Beri Pelayanan Lebih Luas, Penyelenggaraan PTSP Prima

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP Prima Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MM (RD) mengikuti Rakor Pimpinan Daerah.

Wabup RD Bilang Pemerintah akan Beri Pelayanan Lebih Luas, Penyelenggaraan PTSP Prima
ISTIMEWA
Wabup RD Bilang Pemerintah akan Beri Pelayanan Lebih Luas, Penyelenggaraan PTSP Prima 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dalam rangka penyelenggaraan PTSP Prima Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MM (RD) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Daerah.

Rakor berlangsung di hotel Sintesa Peninsula Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/11/2019).

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Sugiarto SE MSi, menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor Pimpinan Daerah merupakan salah satu wujud peran Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan perijinan pada PTSP di Daerah.

”Oleh karenanya, melalui kegiatan Rapat Koordinasi ini Kemendagri menganggap Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah ini penting. guna memberikan informasi dan pemahaman terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan dan non perizinan melalui DPMPTSP daerah.

”Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat di Kabupten/Kota,” ujarnya.

Untuk itu ia ingin menegaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan kelembagaan DPMPTSP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Berkaitan dengan hal ini, bagi daerah yang nomenklatur dan struktur unit kerjanya belum sesuai agar segera melakukan penyesuaian.

2. Pendelegasian kewenangan merupakan prasyarat PTSP, oleh karenanya perlu segera merevisi Perkada pendelegasian agar seluruh jenis perizinan dan nonperizinan dilayani oleh PTSP dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.

3. Dukungan anggaran dan sarana dan prasarana penyelenggaraan perizinan dan nomperizinan pada DPMPTSP yang memadai agar sasaran untuk peningkatan tata laksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EoDB) dapat terwujud.

4. Penyelenggaraan PTSP menggunakan teknologi informasi secara online sehingga tidak terjadi kontak langsung antara pemohon dengan penyelenggara.

Halaman
12
Penulis: Andreas Ruauw
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved