Reuni 212, Tak Ada Undangan Khusus Kepada Kepala Negara, Pejabat Tinggi dan Tokoh Nasional

TRIBUNMANADO.CO.ID - "Panitia tidak mengundang secara khusus kepada siapapun," kata Juru Bicara Acara Reuni 212, Awit Mashuri.

Menurut dia, panitia tidak memberikan undangan khusus kepada kepala negara, pejabat tinggi negara ataupun tokoh nasional lainnya.

"Siapapun boleh hadir," kata Awit, saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (22/11/2019).

Juru Bicara Acara Reuni 212, Awit Mashuri mengatakan semua orang dapat hadir di acara Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019.

Dia menjelaskan, acara ini untuk menunjukkan eksistensi dan ajang pemersatu antar anggota.

Dia menegaskan tidak ada muatan politik di acara tersebut.

"(Tujuan acara,-red) Persatuan umat. Menjaga ukhuwwah umat," kata Awit.

Tokoh Front Pembela Islam (FPI) itu menargetkan jutaan orang hadir di acara itu.

"Semoga berjuta-juta," tambahnya.

Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) mengklaim sudah mengantongi izin menggelar acara reuni 212 pada 2 Desember 2019 mendatang di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Ini merupakan gelaran ketiga yang dilakukan PA 212.

Acara ini bermula dari aksi unjuk rasa pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Aksi unjuk rasa digelar untuk memprotes dan menuntut Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara karena kasus penistaan agama.

Ahok dianggap menista Islam ketika mengutip surat Al Maidah ayat 51 saat kunjungan ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, September 2016.

Di kunjungan itu, Ahok mengimbau masyarakat agar tidak tertipu dengan orang-orang yang menggunakan ayat itu.

Sejak saat itu, reuni 212 rutin digelar setiap tahun, meskipun Ahok sudah menjalani hukuman penjara usai divonis bersalah oleh pengadilan. (*)

Menyambut Kepulangan Habib Rizieq Shihab

Akan digelar Munajat atau reuni Mujahid 212 di Monas Jakarta Pusat nanti pada tanggal 2 Desember 2019. 

Reuni tersebut akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan berbagai kegiatan termasuk di antaranya acara doa bersama, hingga menyambut kepulangan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Dan di klaim rencana kegiatan tersebut sudah mendapat izin baik dari pemerintah setempat maupun pihak kepolisian. 

Dilansir dari siaran Kompas TV, Kamis (21/11/2019), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNP Ulama mengemukakan rencananya tersebut.

Yusuf Martak,selaku Ketua Umum GNP Ulama menyebutkan reuni PA 212 pada tahun 2019 rencananya akan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan.

Acara doa bersama bagi kebaikan bangsa, dan terlebih menyambut kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi merupakan salah satu agenda penting yang dilaksanakan pada reuni PA 212 besok.

Dalam pelaksanaan reuni PA 212, panitia mengklaim sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Tak hanya Anies Baswedan yang telah memberikan rekomendasi acara, menurut panitia, reuni PA 212 juga telah mendapatkan rekomendasi dari pihak Kepolisian Polda Metro Jaya untuk menggelar aksi Reuni PA 212.

Terkait rencana dan izin pelaksanaan reuni PA 212 yang akan digelar di Monas, Senin (2/12/2019), Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono sampai saat ini belum menerima surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan acara.

Namun Brigjen Argo Yuwono menegaskan aksi unjuk rasa, demonstrasi adalah hak setiap warga negara.

Jika sudah ada pemberitahuan secara resmi dari Panitia PA 212 terkait acara tersebut, kami akan analisa untuk memperkirakan berapa banyak personil yang dibutuhkan untuk pengamanan saat acara berlangsung.

"Nanti kalau sudah ada pemberitahuan surat kepada kepolisian kita akan analisa. Kita juga butuh memperkirakan berapa pasukan pengamanan yang dibutuhkan," Ujar Brigjen Argo Yuwono,"

Dalam pelaksanaan acara reuni 212, Kepolisian juga akan berkordinasi dengan pihak TNI jika memang surat izin dan pemebritahuannya sudah masuk.

Terkait perizinin acara reuni PA 212, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan pihaknya masih membahas dalam rapat soal perizinan penggunaan Monas.

“Masih mau rapat itu, besok aja, kalau besok sudah ada (keputusan) baru berani ngomong,” ujar Taufan saat dihubungi, Kamis malam.

Ia juga menambahkan, Pihak Pemprov DKI Jakarta belum bisa memberikan konfirmasi secara pasti akan memberikan izin atau tidak dalam rencana kegiatan tersebut.

Hal ini perlu didiskusikan dan dirapatkan lebih lanjut dengan seluruh jajaran terkait seperti Kepolisian, TNI dan Pemprov DKI Jakarta.

Rencananya rapat akan baru dilaksanakan pada Jumat (22/11/2019).

Pemprov DKI dan tim keamaaan akan berkordinasi untuk menciptakan suasana tertib dnan nyaman.

Pihak Pemprov juga akan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi selama kegiatan berlangsung.

“Kami prediksi dari hasil dialog kami tanya ke mereka nanti kira-kira berapa banyak massa datang, siapa aja yang bergerak,” imbuhnya.

Saat ini Panitia PA 212 sedang mematangkan acara reuni alumni 212.

Sebelumnnya aksi 212 lahir pada tanggal 2 Desember 2006.

Saat itu masyarakat yang tergabung dalam aksi yang dipelopori oleh GNPF Ulama menyurakan agar Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama dijatuhi hukuman dan diproses hukum karena dinilai telah menistakan agama.

(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tak Ada Undangan Khusus untuk Acara Reuni 212

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado: