12 Oknum Satpol PP Dipecat Tanpa Pesangon

Sebanyak 12 oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berstatus pegawai kontrak dipecat tanpa pesangon karena terlibat kasus

12 Oknum Satpol PP Dipecat Tanpa Pesangon
Foto Ilustrasi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebanyak 12 oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berstatus pegawai kontrak dipecat tanpa pesangon karena terlibat kasus pembobolan mesin ATM Bank Bersama melalui rekening Bank DKI.

Surat Keputusan (SK) pemecatan itu resmi dikeluarkan pada Rabu (19/11) siang. Seluruh oknum Satpol PP itu bertugas di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.  "SK (Surat Keputusan) pemberhentian atau pemecatannya sudah kami keluarkan sejak Rabu (19/11) kemarin," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi pada Kamis (21/11).

Masa Jabatan Presiden Cukup 1 Periode: Ini Respons DPR

Chaidir mengatakan, mereka dipecat untuk memudahkan penyelidikan pihak Polda Metro Jaya yang menangani kasus tersebut. Dia menjelaskan, berdasarkan aturan kepegawaian di DKI Jakarta, setiap pegawai kontrak yang terjerat kasus hukum, meski baru sebatas pemeriksaan penyidik bakal langsung dipecat.

Berbeda bila status pelaku adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemecatan oknum PNS dilakukan bila pemerintah mendapat keputusan tetap atau inkrah dari pengadilan terkait.

Hal ini sebagaimana Pasal 87 ayat 4 pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Pasal itu menjelaskan PNS dapat diberhentikan secara tidak hormat bila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun selama masih proses pemeriksaan di ranah hukum, oknum PNS itu hanya diberhentikan sementara dari jabatannya dan hanya mendapatkan gaji sebesar 65 persen pendapatan.

"Berdasarkan BAP (berita acara pemeriksaan) dari Satpol PP yang kami terima bahwa pelanggaran yang mereka lakukan ini kategori berat, sehingga pemerintah melakukan pemecatan," jelas Chaidir.

Oknum Satpol PP yang dipecat itu, lanjutnya, paling banyak berada di wilayah Jakarta Barat kemudian disusul wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Terbanyak berasal dari Jakarta Barat. Dalam pemecatan itu, pemerintah juga tidak memberikan uang pesangon.

Chaidir menambahkan, hasil BAP yang dilakukan Satpol PP DKI Jakarta kepada BKD DKI, para pelaku itu telah mengakui perbuatannya. Hal itu yang mendasari BKD DKI mengeluarkan SK pemecatan terhadap 12 oknum pegawai tersebut.

40 Pasangan Kawin Masal, 40 Kasus Perceraian Terjadi di Kabupaten Ini

Setelah dipecat, kata dia, Pemprov DKI belum berencana merekrut pegawai kontrak baru. Kata dia, oknum yang dipecat itu merupakan rekrutmen pegawai kontrak tahun 2005 dan 2006 lalu.

"Sekarang sudah nggak ada namanya PTT (Pegawai Tidak Tetap), tapi PJLP (Pegawai Jasa Layanan Perseorangan) dan PHL (Pekerja Harian Lepas). Tapi sejauh ini belum ada rekrutmen pegawai kontrak lagi," ucapnya.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved