Editorial Tribun Manado

Kurangi Wira-wiri PNS

Sri Mulyani pun memberi pesan yang jelas kepada PNS di pemda untuk tidak sering jalan-jalan dengan alasan sosialisasi.

Kurangi Wira-wiri PNS
UPstation.id
Sebanyak 36 persen APBD habis untuk belanja gaji pegawai 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Melakukan perjalanan memang menyenangkan, apalagi biayanya ada yang menanggung. Tak heran banyak yang kecanduan jalan-jalan.

Tambah lagi, jika ternyata ada uang sisa atau malah perjalanan bisa jadi sarana untuk menambah pendapatan. Menyenangkan, bukan?

Namun biaya perjalanan ini justru menjadi masalah bagi pengelola keuangan negara seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ya, perjalanan dinas para pegawai negeri sipil menjadi satu di antara biang rendahnya efisiensi pengelolaan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

Dikutip dari Kompas.com, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tersebut menyumbang hampir 70 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, daerah masih menyusu ke induk. Daerah jauh dari mandiri.

Pada acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis (14/11/2019), Sri Mulyani mengungkapkan, sebesar 31 persen APBD habis untuk perjalanan dinas dan jasa kantor.

Iker Casillas Tak Setuju CR7 Raih Ballon dOr 2019

Sebanyak 36 persen APBD habis untuk belanja gaji pegawai. "Jadi APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang pemda," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani pun memberi pesan yang jelas kepada PNS di pemda untuk tidak sering jalan-jalan dengan alasan sosialisasi. Itu juga yang menyebabkan anggaran perjalanan dinas menjadi bengkak.

"Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri," kata dia.

Gaya Hidup Pasif Memicu Serangan Jantung

Sri Mulyani pun meminta agar pemerintah daerah bisa lebih efisien dalam mengelola anggarannya. Tak hanya per kelompok belanja juga, tetapi juga lebih fokus dalam melakukan program-program pemerintahan daerah.

Pesan yang sama disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Ia memerintahkan kepada seluruh organiasi perangkat daerah untuk memangkas anggaran atau biaya yang tidak pro-rakyat. Misalnya, anggaran perjalanan dinas, rapat dalam kantor, alat tulis kantor dan lain-lain.

Provinsi Sulawesi Utara baru mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp 4,1 triliun.

Gubernur Enggan Pangkas Anggaran Infrastruktur, Perjalanan Dinas dan Rapat Kantor yang Kena

Pada 2020, Provinsi Sulut akan membiayai Pilkada Gubernur sebesar Rp 375 miliar. Di sisi lain, Olly tak ingin pengurangan anggaran untuk pembangunan di bidang infrastruktur.

Ya, kebiasaan jalan-jalan dengan dalih perjalanan dinas untuk konsultasi atau sosialisasi harus direm. Ingat, duit yang dipakai untuk membiayai perjalanan tersebut dari rakyat dan merekalah yang harus merasakan manfaat bukan segelintir orang.

Para pamong praja bisa memanfaatkan teknologi jika sekadar untuk konsultasi. Demikian pula dengan sosialisasi.

Media sosial bisa menjadi kanal untuk menyampaikan informasi daripada sekadar untuk bergosip atau memajang foto-foto perjalanan dinas. (*)

Semakin Populer di Tomohon, Roland Roeroe Masuk Radar Partai Golkar, Tapi Tetap Setia di PDI-P

Veronica Tan Respons Permintaan Maaf Nicholas Sean Kepadanya, Tak Akan Pernah Berakhir: Thanks Koko

Gates Gusur Bezos: Inilah 10 Orang Terkaya di Dunia

Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved