Jika Bukan Pimpinan PLN, Ahok Bisa Menduduki 3 Kursi Kosong Dirut di BUMN

TRIBUNMANADO.CO.ID - Basuki Tjahaja Purnama kembali menjadi perhatian publik setelah beredar kabar bakal menduduki jabatan penting di salah satu BUMN dalam waktu dekat.

Ahok telah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai tak masalah.

"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Diketahui, saat ini posisi direktur utama di empat BUMN masih lowong, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, Bank Tabungan Negara Tbk (Bank BTN), Inalum, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ahok demikian ia akrab disapa, merupakan lulusan Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur Geologi pada tahun 1989.

Ahok kemudian melanjutkan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Rekam jejak pendidikannya di bidang mineral ditambah manajamen keuangan, memicu spekulasi bahwa Ahok kemungkinan akan ditempatkan sebagai orang nomor satu di PLN atau pun Inalum.

Posisi Dirut Inalum saat ini kosong setelah ditinggal Budi Gunadi Sadikin yang juga ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN. Demikian juga posisi Dirut PT PLN, setelah Sofyan Basir dinonaktifkan terkait kasus Proyek PLTU Riau-1.

Namun, teka-teki posisi yang akan ditempati Ahok masih tanda tanya. Mengingat terdapat juga posisi direktur utama yang lowong di PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Ahok pun menyatakan siap untuk ditempatkan di mana saja dalam mengemban tugas untuk mengelola salah satu BUMN.

"Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," tegas Ahok ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN di Jakarta,"

Perjalanan usaha

Dilansir dari situs ahok.org, mengawali perjalanan usahanya, Ahok sempat mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah, di tempat kelahirannya, Belitung.

Ahok juga mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.

Perusahaan yang memiliki visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh itu membawa Ahok untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung dengan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Ahok didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan Wasidewo.

Sebagai pengusaha, ia mengalami sendiri pahitnya berhadapan dengan politik dan birokrasi yang berbelit. Pabrik Ahok ditutup karena melawan kesewenang-wenangan pejabat kala itu.

Ahok Harus Mundur

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di badan usaha milik negara ( BUMN).

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebutkan, Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.

Namun, Fadjroel mengaku belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN. Ia meminta agar masalah posisi Ahok dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya. (*)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL: