Hadir di ILC, Politisi PSI William Aditya Desak Anies Unggah RAPBD 2020, Karni Ilyas Tak Setuju
William Aditya Sarana meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera mengunggah RAPBD DKI Jakarta ke website
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (13/11/2019) menghadirkan Anggota DPR fraksi PSI, William Aditya Sarana.
Politisi muda ini hadir untuk membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, William Aditya Sarana meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera mengunggah RAPBD DKI Jakarta ke website.
• Bongkar Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, William Aditya Politisi Muda PSI Disebut Sebagai Rising Star
Sedangkan, RAPBD itu akan sah pada akhir bulan.
"Nah seperti yang kita ketahui bahwa APBD 2020 itu harus diketok pada tanggal 30 November itu yang diberikan deadline dari Kemendagri."
"Kalau kami melewati batas waktu tersebut, kami akan diberikan sanksi berupa tidak diberi hak keuangan baik DPRD dan baik eksekutif jadi tinggal 18 hari lagi," ujar William.
Dalam waktu yang mepet itu, William lantas menyanyangkan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak kunjung mengunggah RAPBD 2020.
Akibatnya, warga DKI Jakarta tidak mengetahui ke mana uang mereka dipergunakan.
"Mereka yang membayar pajak restoran dan lain sebagainya akan tetapi tidak diberikan akses penggunaan uang rakyat itu untuk apa," ujar William.
Sehingga, William menilai jangan sampai warga DKI Jakarta baru mengetahui anggaran setelah disahkan.
Pasalnya, jika baru diketahui setelah disahkan maka warga tak bisa lagi mengungkapkan kritik jika ada sesuatu yang janggal.
"Jadi jangan sampai ada pemikiran Bang Karni, dokumen-dokumen tersebut diunggah setelah ketok palu, setelah disahkan."
"Pak Gubernur terus berulang kali mengatakan diupload segera setelah dibahas DPRD setelah diketok palu dan lain sebagainya."
"Justru kalau menurut saya jika kita mengunggah dokumen perencanaan tersebut setelah pengesahan itu akan telat, misalnya kita menemukan misalnya Lem Aibon itu setelah adanya ketok palu atau setelah disahkan itu kita tidak bisa ngapa-ngapain," jelas William panjang lebar.
Namun sebelum melanjutkan pernyataanya, pembawa acara ILC, Karni Ilyas sempat memberikan interupsi pada William.
Karni Ilyas menilai, jika kejanggalan itu lebih baik diungkap setelah diajukan ke sidang DPR.
"Kalau sebelum disahkan tapi setelah diajukan ke sidang DPR baru kita ungkap kan lebih bagus?," ujar Karni Ilyas.
Namun, William menjawab bahwa pihaknya hanya ingin RAPBD diunggah ke website.
"Jadi maksudnya dokumen-dokumen perencanaan yang diberikan kepada APBD ke DPRD itu diupload juga ke website," jawab William.
Namun, sekali lagi Karni Ilyas berpendapat bahwa kejanggalan lebih baik diungkap saat masuk ke DPR.
"Iya tapi kan setelah dia masuk ke rapat, semuanya itu sudah dihapus? Seandainya dummy itu tidak diungkap dari awal, di DPR itu lebih telak daripada diungkap duluan," kata Karni Ilyas.
William kemudian menerangkan bahwa PSI hanya bermaksud agar masyarakat dapat mengetahui proses anggaran daerah yang didapat dari uang mereka sendiri.
"Ya jadi maksud saya untuk segera dipublikasi itu bukan hanya menjadi hak anggota DPRD ini untuk menyisir anggaran Bang Karni tetapi publik sekaligus bisa menyisir anggaran tersebut," ujar William.
Lihat videonya mulai menit ke-1:43:
