Ahok Bisa Bergaji Rp 3,2 Miliar

Ahok hampir dipastikan mengisi jabatan strategis di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Ahok kemungkinan akan mulai bertugas pada awal Desember 2019 nanti. ”Segera, mungkin di awal Desember,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Erick datang ke istana untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi soal Ahok yang bakal mengisi posisi di BUMN. Presiden Jokowi pun membenarkan bahwa mantan rekan kerjanya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sedang menjalani proses untuk menjadi pemimpin di salah satu BUMN.

”Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11).

Dari proses ini, kata Jokowi, Ahok bisa menjadi komisaris ataupun direksi BUMN. ”Bisa dua-duanya (komisaris atau direksi). Ini kan pakai proses seleksi. Sekarang masih dalam proses,” kata Jokowi.

Saat ditanya apakah dirinya yang merekomendasikan agar Ahok menjadi salah satu bos di BUMN, Jokowi tidak menjawabnya. Ia hanya mengulangi kembali pernyataannya bahwa Ahok tetap harus mengikuti seleksi. ”Ini kan masih proses seleksi,” ujar Jokowi.

Sementara Erick Thohir juga tidak menjawab saat ditanya posisi apa yang nantinya akan dijabat oleh Ahok. Termasuk saat ditanya apakah Ahok akan menjadi Komisaris Utama Pertamina seperti yang santer diberitakan. ”Saya tidak bisa komen,” kata Erick.

Erick mengatakan, dipilihnya Ahok menjadi bos di salah satu BUMN karena perusahaan BUMN yang jumlahnya mencapai 142 perusahaan membutuhkan figur pendobrak, terutama di bidang energi dan membuka lapangan kerja.

"Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar. tapi untuk mempercepat yang sesuai diarahkan," ujarnya.

Erick mengatakan apakah Ahok akan masuk atau tidak di salah satu perusahaan BUMN, akan tergantung dari hasil Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung Presiden Jokowi.

Komisaris Pertamina

Ahok sendiri santer disebut-sebut bakal memimpin BUMN di bidang energi. Saat ini, BUMN energi yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang tengah mengalami kekosongan jabatan direktur utama setelah Sofyan Basir tersangkut kasus PLTU Riau-I.

Untuk sementara posisi Dirut PLN dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani. Di sisi lain, Pertamina diisukan akan mengalami perubahan pimpinan. Saat ini Pertamina kini dipimpin Nicke Widyawati.

Selain dua BUMN energi tersebut, dua BUMN finansial juga mengalami kekosongan posisi dirut yakni Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN). Bank Mandiri kosong karena dua pimpinannya yaitu, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo ditunjuk menjadi menjadi wakil menteri BUMN.

Sementara posisi Dirut BTN kosong setelah Suprajarto yang terpilih menjadi Dirut menyatakan mengundurkan diri dalam RUPSL beberapa waktu lalu. Posisi dirut Induk BUMN tambang Mind.id (Inalum) juga kosong setelah ditinggal Budi Gunadi Sadikin yang diplot menjadi wakil menteri BUMN. 

Penunjukan Ahok sebagai bos BUMN dinilai tepat oleh banyak pihak. Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu cocok mengisi posisi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau PT Pertamina (Persero).