News

Wagub Hadir di Rakornas Forkopimda, Sebut Presiden Jokowi Tegaskan Dua Hal Ini

Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkopimda)

Wagub Hadir di Rakornas Forkopimda, Sebut Presiden Jokowi Tegaskan Dua Hal Ini
Istimewa
Wagub Hadir di Rakornas Forkopimda, Sebut Presiden Jokowi Tegaskan Dua Hal Ini 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jabar, Rabu (13/11/2019) acara dihadiri Presiden Joko Widodo.

Wagub Steven mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan visi pembangunan 2020-2024 Pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof KH Ma’ruf Amin.

Pada acara itu Presiden menekankan dua hal penting.

"Dua hal penting yang jadi penekanan Pak Presiden itu pertama kemudahan Investasi, dan kedua penciptaan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Masuknya investasi akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, arahan Presiden kata Gubernur sesuai dengan road map pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey.

Dikutip dari tribunnews.com, Presidem merasa Indonesia kebanyakan peraturan sehingga tidak bisa fleksibel menghadapi perubahan yang ada.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di Pembukaan Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Awalnya Jokowi mengabsen satu per satu, mulai dari Ketua DPRD, Gubernur, Wali Kota hingga Bupati‎ lanjut berpesan jangan membuat banyak peraturan terlebih yang membebani rakyat.

"Ini ada Ketua DPRD benar? gubernur, wali kota, bupati‎ ada semua? Saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR. Saya pesan juga kepada DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota serta gubernur, bupati dan wali kota jangan banyak-banyak buat peraturan daerah, peraturan gubernur dan peraturan wali kota," ucap Jokowi.

"Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur malah terjerat sendiri. Hati-hati stop itu.‎ Apalagi peraturan daerah yang justru meruwetkan dan membebani rakyat, stop," sambung Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai karena sudah kebanyakan aturan maka kecepatan negara dalam bergerak, utamanya memutuskan perubahan-perubahan menjadi tidak cepat.

Halaman
12
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Maickel_Karundeng
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved