KPU Sulit Menjegal Eks Koruptor Maju Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjegal langkah eks narapidana kasus korupsi terjun ke politik.

KPU Sulit Menjegal Eks Koruptor Maju Pilkada
ryo noor/tribun manado
News Analisis Pengamat Politik Taufik Tumbelaka : Jelang Pilgub, PDI Perjuangan masih Uji Pasar 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjegal langkah eks narapidana kasus korupsi terjun ke politik. Kali ini, KPU kukuh melarang mereka mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada Serentak 2020.

Inilah Pengurus Perseketuan Gereja-Gereja di Indonesia

Di Sulawesi Utara, ada beberapa eks napi koruptor yang ramai digadang maju pilkada. Data Tribun Manado, tiga nama paling mencuat ke publik. Jimmy Rimba Rogi didaulat ikut Pilkada Kota Manado.

Kemudian Vonnie Anneke Panambunan (VAP), Bupati Minahasa Utara yang masuk bursa calon gubernur. Selain itu, ada nama Bupati Kepulauan Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut yang juga meramaikan bursa Pilgub Sulut.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, aturan tersebut akan dituangkan lewat peraturan KPU (PKPU). Sikap itu kembali membuka 'luka' lama, ketika KPU melarang eks koruptor ikut Pemilu 2019, meski aturan itu akhirnya kandas.

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya sebatas implementator aturan. "Kami menunggu aturan PKPU-nya," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Selasa (12/11/2019).

Jokowi Pertahankan Pilkada Langsung

Aturan larangan eks koruptor dituangkan di PKPU itu bukan barang baru. Ketika Pemilu 2019, KPU mengatur soal larangan itu meski di UU Pemilu tak diatur demikian. Aturan larangan akhirnya kandas ketika digugat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Para eks koruptor akhirnya bisa tetap nyaleg.

Anggota Bawaslu Sulut Kenly Poluan mengatakan, soal larangan tersebut akan dilihat di PKPU nanti, apa akan diatur atau tidak. "Kalau Bawaslu Sulut tentu menunggu dari Bawaslu RI soal sikap nanti," kata dia. Jika sikapnya masih seperti lalu ketika Pemilu 2019, maka dinilai aturan PKPU soal larangan eks korutor dianggap itu tak sesuai dengan UU Pemilu.

KPU telah menyampaikan rancangan PKPU kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019). Dalam rancangan tersebut KPU mengusulkan larangan kepada mantan narapidana korupsi mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020.

Arief Budiman beralasan adanya novum (fakta) baru yang dulu menjadi argumentasi, namun sekarang argumentasi tersebut patah. "Saat pileg, pilpres kemarin, KPU memasukkan itu kemudian judicial review di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, frasa mantan korupsi dibatalkan. Frasa larangan napi kejahatan seksual dan bandar narkoba tidak dibatalkan," ujar Arief.

Arief mengatakan usulan pelarangan kepada eks napi korupsi maju ke Pilkada 2020 karena argumentasi pertama. KPU diminta tidak mengatur hal tersebut dan menyerahkan kepada masyarakat sebagai pemilih.

Pada faktanya ada calon yang telah ditangkap dan ditahan, tapi terpilih pada pemilihan kepala daerah. Padahal, orang yang telah ditahan tersebut tidak bisa memerintah ketika terpilih.

"Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetap orang lain. Itu fakta yang pertama. Terjadi di Tulungagung dan Maluku Utara," kata Arief.

Surya Paloh Tampak Diperebutkan, Presiden Jokowi Akui Cemburu dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman

Selain itu ada argumentasi mantan eks narapidana korupsi telah tobat dan tidak akan mengulangi kejahatannya. Namun demikian, fakta di Kabupaten Kudus, menunjukkan ada kepala daerah yang pernah ditahan, mencalonkan diri lagi, kemudian korupsi lagi. "Atas dasar dua fakta ini kami menyebutkan sebagai novum maka kami mengusulkan ini tetap diatur di pemilihan kepala daerah," ujar Arief.

Pengamat politik Sulut, Taufik Tumbelaka menyampaikan, KPU kembali mengupayakan aturan ini bisa dimasukan, tak lagi lewat PKPU tapi lewat revisi UU Pemilu, tapi rupanya DPR RI tak sepakat aturan itu direvisi.

"KPU pasang badan saja, kembali atur di PKPU yang kemungkinan mentah lagi ketika dibawa ke sengketa pemilu," kata dia. DPR RI memang kelihatan enggan-engganan merivisi UU untuk mengakomodir aturan larang eks koruptor ini.

Maksudnya memang agar menyaring calon yang 'tercela' agar tak masuk sebagai kontestan pemimpin daerah. Meski nyatanya tak menjamin juga orang yang bukan eks koruptor itu antikorupsi.

Sebenanrya DPR RI bisa saja merevisi di waktu yang singkat ini jelang Pilkada serentak, tergantung good will, tak hanya DPR RI tapi pemerintah juga. "Lalu kan DPR RI dan pemerintah bisa kompak merevisi kilat UU KPK. Kalau mereka mau, bisa juga UU Pemilu," ungkap dia.

Tapi banyak kepentingan politik di dalamnya, hingga revisi itu masih sulit terwujud. Kemungkinan masa pilkada berikut bisa saja revisi dilakukan. Ketimbang berharap revisi UU, sebenarnya masih ada filter lain, meski kemungkinan terwujudnya kecil.

"Filter lain ya partai politik (parpol). Kan parpol yang menjaring calon, kalau memang mau komitmen, jangan usung calon eks koruptor," kata alumni Universitas Gajah Mada ini.

Filter satunya lagi masyarakat. "Kalau sudah terlanjur diusung parpol, ya masyarakat jangan pilih," ujar Direktur Tumbelaka Academic ini. Tapi kenyataannya, beberapa kasus pilkada di Sulut, eks koruptor disenangi masyarakat.

"Mereka tak mempertimbangkan status eks koruptornya, mungkin ada kebaikan yang dirasakan masyarakat sehingga rela memberikan suaranya memilih eks koruptor," ungkap Ketua Ketua Kagama Manado ini.

DR Ferry Liando  Beber Empat PR Jokowi
DR Ferry Liando Beber Empat PR Jokowi (ryo noor/tribun manado)

Apresiasi Langkah KPU

Dr Ferry Liando, Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi mengatakan, KPU RI sedang merancang PKPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Salah satu pasal adalah melarang mantan narapidana menjadi calon. Mantan narapidana memang tidak diatur dalam UU. Namun ada kalimat perbuatan tercela.

Perbuatan tercela dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 7 ayat (2) huruf j UU tersebut menyebutkan bahwa syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela berupa judi, mabuk, pengedar narkotika dan zina.

Karena larangan mantan narapidana ini mengatur hak politik seseorang, aturan ini pasti berpotensi mendapat kritik oleh sebagian kalangan terutama dari pihak yang nantinya akan dirugikan oleh aturan ini. Pengalaman ini pernah terjadi ketika KPU hendak melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif.

Banyak pihak menentang kebijakan itu karena KPU dianggap membuat aturan diluar dari kewenangannya, dianggap membatasi hak-hak politik seseorang dan dianggap melanggar peraturan yang lebih tinggi.

Namun pihak penentang lupa bahwa, makna substantif terkait larangan ini sesungguhnya mendorong agar untuk menjadi calon kepala daerah adalah mereka yang seharusnya benar-benar bersih dan bermoral. Memang jabatan politik adalah hak bagi setiap orang, namun hak politik harus diimbangi dengan kewajiban politik.

Kemampuan personal dan moral adalah kewajiban politik dasar yang mutlak dimiliki oleh setiap calon. Kalau kelak memang bercita-cita menjadi pemimpin, harusnya sejak awal sudah mampu menjaga dirinya agar tidak terjebak pada tindakan-tindakan amoral. Itulah kewajiban yang harus dipenuhi.

Tentu membatasi calon kepala daerah hanya bagi mereka yang dinilai bermoral oleh KPU RI menjadi tamparan atau warning awal bagi partai politik (parpol) dan masyarakat pemilih. Tugas ini harusnya menjadi tanggungjawab parpol. Selama ini parpol cenderung mengabaikan reputasi dan prestasi calon kepala daerah yang diusungnya dan mengutamakan kemampuan finansial calon ketimbang mensyaratkan prestasi dan nama baik.

Lihat saja akibatnya, hingga 2019, KPK telah memproses sebanyak 119 kepala daerah akibat korupsi dan pada 2019 ini ada 7 kepala daerah kena operasi tangkap tangan atau OTT. Kemungkinan besar yang tertangkap itu hanya sial saja, sebab modus penyalahgunaan wewenang dengan memperkaya diri sendiri kerap dilakukan oleh sebagian besar kepala daerah.

Tak jarang juga, sudah menyelesaikan periodisasi masa jabatan, namun daerah yang dipimpinnya tak memiliki kemajuan apa-apa akibat kepala daerahnya minim inovasi dan tidak terampil mengoperasionalkan kepemimpinan dan organisasinya.

Sebagian besar masyarakat juga belum kembali ke alam kesadaran sebagai pemilih yang baik. Masyarakat belum paham bahwa kemajuan daerah termasuk kesejahteraan dirinya akan sangat tergantung pada kapasitas pemimpinnya. Selama ini kecenderungan sikap pemilih sangat tergantung dari transaksi yang diperolehnya dari calon. Uang kerap membutakan pemilih.

Jika parpol belum amanah menyeleksi calon kepala daerah dan masyarakat pemilih cenderung lebih memuaskan hasrat pribadi ketimbang kepentingan yang lebih besar maka sikap KPU mengetatkan syarat pencalonan kepala daerah wajib diapresiasi. (ryo)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved