KPU Sulit Menjegal Eks Koruptor Maju Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjegal langkah eks narapidana kasus korupsi terjun ke politik.

KPU Sulit Menjegal Eks Koruptor Maju Pilkada
ryo noor/tribun manado
News Analisis Pengamat Politik Taufik Tumbelaka : Jelang Pilgub, PDI Perjuangan masih Uji Pasar 

Lihat saja akibatnya, hingga 2019, KPK telah memproses sebanyak 119 kepala daerah akibat korupsi dan pada 2019 ini ada 7 kepala daerah kena operasi tangkap tangan atau OTT. Kemungkinan besar yang tertangkap itu hanya sial saja, sebab modus penyalahgunaan wewenang dengan memperkaya diri sendiri kerap dilakukan oleh sebagian besar kepala daerah.

Tak jarang juga, sudah menyelesaikan periodisasi masa jabatan, namun daerah yang dipimpinnya tak memiliki kemajuan apa-apa akibat kepala daerahnya minim inovasi dan tidak terampil mengoperasionalkan kepemimpinan dan organisasinya.

Sebagian besar masyarakat juga belum kembali ke alam kesadaran sebagai pemilih yang baik. Masyarakat belum paham bahwa kemajuan daerah termasuk kesejahteraan dirinya akan sangat tergantung pada kapasitas pemimpinnya. Selama ini kecenderungan sikap pemilih sangat tergantung dari transaksi yang diperolehnya dari calon. Uang kerap membutakan pemilih.

Jika parpol belum amanah menyeleksi calon kepala daerah dan masyarakat pemilih cenderung lebih memuaskan hasrat pribadi ketimbang kepentingan yang lebih besar maka sikap KPU mengetatkan syarat pencalonan kepala daerah wajib diapresiasi. (ryo)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved