KPU Sulit Menjegal Eks Koruptor Maju Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjegal langkah eks narapidana kasus korupsi terjun ke politik.

KPU Sulit Menjegal Eks Koruptor Maju Pilkada
ryo noor/tribun manado
News Analisis Pengamat Politik Taufik Tumbelaka : Jelang Pilgub, PDI Perjuangan masih Uji Pasar 

Pada faktanya ada calon yang telah ditangkap dan ditahan, tapi terpilih pada pemilihan kepala daerah. Padahal, orang yang telah ditahan tersebut tidak bisa memerintah ketika terpilih.

"Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetap orang lain. Itu fakta yang pertama. Terjadi di Tulungagung dan Maluku Utara," kata Arief.

Surya Paloh Tampak Diperebutkan, Presiden Jokowi Akui Cemburu dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman

Selain itu ada argumentasi mantan eks narapidana korupsi telah tobat dan tidak akan mengulangi kejahatannya. Namun demikian, fakta di Kabupaten Kudus, menunjukkan ada kepala daerah yang pernah ditahan, mencalonkan diri lagi, kemudian korupsi lagi. "Atas dasar dua fakta ini kami menyebutkan sebagai novum maka kami mengusulkan ini tetap diatur di pemilihan kepala daerah," ujar Arief.

Pengamat politik Sulut, Taufik Tumbelaka menyampaikan, KPU kembali mengupayakan aturan ini bisa dimasukan, tak lagi lewat PKPU tapi lewat revisi UU Pemilu, tapi rupanya DPR RI tak sepakat aturan itu direvisi.

"KPU pasang badan saja, kembali atur di PKPU yang kemungkinan mentah lagi ketika dibawa ke sengketa pemilu," kata dia. DPR RI memang kelihatan enggan-engganan merivisi UU untuk mengakomodir aturan larang eks koruptor ini.

Maksudnya memang agar menyaring calon yang 'tercela' agar tak masuk sebagai kontestan pemimpin daerah. Meski nyatanya tak menjamin juga orang yang bukan eks koruptor itu antikorupsi.

Sebenanrya DPR RI bisa saja merevisi di waktu yang singkat ini jelang Pilkada serentak, tergantung good will, tak hanya DPR RI tapi pemerintah juga. "Lalu kan DPR RI dan pemerintah bisa kompak merevisi kilat UU KPK. Kalau mereka mau, bisa juga UU Pemilu," ungkap dia.

Tapi banyak kepentingan politik di dalamnya, hingga revisi itu masih sulit terwujud. Kemungkinan masa pilkada berikut bisa saja revisi dilakukan. Ketimbang berharap revisi UU, sebenarnya masih ada filter lain, meski kemungkinan terwujudnya kecil.

"Filter lain ya partai politik (parpol). Kan parpol yang menjaring calon, kalau memang mau komitmen, jangan usung calon eks koruptor," kata alumni Universitas Gajah Mada ini.

Filter satunya lagi masyarakat. "Kalau sudah terlanjur diusung parpol, ya masyarakat jangan pilih," ujar Direktur Tumbelaka Academic ini. Tapi kenyataannya, beberapa kasus pilkada di Sulut, eks koruptor disenangi masyarakat.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved