KemenPAN-RB Pantau Medsos CPNS 2019: Antisipasi Terpapar Paham Radikal

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN‑RB) menggandeng

KemenPAN-RB Pantau Medsos CPNS 2019: Antisipasi Terpapar Paham Radikal
Kolase TribunJabar.id (Istimewa dan Kompas.com)
Ilustrasi CPNS 2019. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA ‑‑ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN‑RB) menggandeng pihak kepolisian untuk mewaspadai calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang anti-Pancasila.

Sekretaris Kemenpan‑RB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, Kementerian PAN RB akan memastikan rekam jejak para CPNS 2019. Ini dimaksudkan sebagai antisipasi CPNS terpapar radikal.

KPU Sulit Menjegal Eks Koruptor Maju Pilkada

"Kami (KemenPAN‑RB) sudah minta kepolisian sebetulnya ya untuk mengeluarkan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) itu kalau bisa sudah mempertimbangkan aspek itu," kata Dwi yang ditemui di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (12/11).

Selain itu, lanjut Dwi, saat peserta CPNS masuk tahapan wawancara, setiap instansi harus mendalami kepribadian para peserta. "Di instansi masing‑masing ada wawancara dan lainnya. Kami harapkan masing‑masing instansi melakukan penelusuran rekam jejak para calon dengan berbagai cara," ungkap Dwi.

Nantinya, panitia seleksi dari masing‑masing instansi juga akan menelusuri dan memantau rekam jejak media sosial para peserta CPNS 2019. Penelusuran aktifitas medsos para CPNS itu sangat lah penting. Tujuannya apakah mereka cenderung mengunggal hal-hal berbau anti-NKRI atau tidak.

"Ya medsosnya bisa dipantau. Pokoknya tidak ada yang anti-NKRI, anti-Pancasila, anti-pemerintah," tegasnya.

Dia mengatakan, KemenPAN‑RB sudah memiliki data jumlah ASN yang terindikasi terpapar radikalisme namun dia enggan mengungkapkan secara perinci. Hal itu diketahui dari media sosial ASN yang bersangkutan. "Ya kan kami bisa ikuti dari media sosial dan lain‑lain. Itu kan sudah nyata sebetulnya, ungkapan‑ungkapan," katanya.

Aplikasi aduan

Sebelumnya di tempat yang sama, sebanyak 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal bernama aduanasn.id yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengadukan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyimpang.

Inilah Pengurus Perseketuan Gereja-Gereja di Indonesia

Kesebelas kementerian dan lembaga itu adalah KemenPAN‑RB, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkum HAM, BIN, BNPT, BPIP, BKN. Penandatanganan disaksikan langsung oleh KPK dan KASN.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved