News

Mengawal APBD 2020, Tugas Bersama Akademisi, Aktivis, Media hingga Publik

Jelang penetapan APBD 2020 yang rencananya akan dilaksanakan, Jumat (15/11/2019) nanti, Konsorsium Tata Kelola Pemilu dan AJI gelar diskusi.

Mengawal APBD 2020, Tugas Bersama Akademisi, Aktivis, Media hingga Publik
Istimewa
Diskusi Publik dan Media Mengawal APBD 2020 yang digagas Konsorsium Tata Kelola Pemilu dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado di Cafe 11/12 Diva Manado. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jelang penetapan APBD 2020 yang rencananya akan dilaksanakan, Jumat (15/11/2019) nanti, Konsorsium Tata Kelola Pemilu dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado menggelar diskusi dengan tema “Publik dan Media Mengawal APBD 2020”.

Diskusi yang digelar di Cafe 11/12 Diva, Selasa (12/11/2019) itu menghadirkan tiga pembicara, yakni Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat DR Ferry Liando, Anggota DPRD Sulut Melky Jahkin Pangemanan dan Ketua AJI Kota Manado, Yinthze Lynvia Gunde.

Pada acara diskusi itu, Liando mengatakan pengawalan terhadap penetapan dan realisiasi APBD harusnya dilakukan sejak pada tahap perencanaan.

Karena biasanya, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), APBD rawan disusupi anggaran-anggaran tidak lazim. Ia bilang, biasanya ada modus penggelembungan anggaran di APBD.

“Biasanya dana Bantuan Sosial dan Humas dinaikkan untuk menaikkan popularitas dan jejaring. Kalau daerah yang tidak ada Pilkada, anggaran infrastruktur digelembungkan. Menjadi sumber pendapatan bagi pelaksana,” ungkap Liando.

Menurut dia, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menandakan APBD berkualitas. Pertama, apakah rancangan kegiatan benar-benar dari kepentingan publik; apakah APBD itu tidak tumpang tindih antar dinas dan APBD Propinsi dengan Kabupaten/kota, dan apakah program, anggaran itu logis dan realistis tidak.

“Dibutuhkan peran seluruh pihak, baik itu masyarakat, kampus dan pers untuk mengawasinya,” tegas Liando.

Sedangkan Melky selaku anggota DPRD mengatakan bahwa dalam penyusunan ada prinsip yang tak bisa dilupakan, asas manfaat. Sesuai dengan kebutuhan publik atau tidak.

“Saya tidak mendapati dalam Musrembang yang benar-benar mendapati kebutuhan publik. KUA-PPAS sudah sejak Juli 2019. Pembahasan itu justru di acara-acara, diskusi, non formal. Asas manfaatnya dapat tidak, efektif dan partisipatif. Bukan sekadar Musrembang,” kata dia.

Selama menjadi anggota dewan dua bulan terakhir ini, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut itu mendapati banyak hal dalam APBD 2019 yang belum memuaskan.

Halaman
12
Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Maickel_Karundeng
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved