Rabu, 15 April 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Prabowo Tak Ikut Upacara dengan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
antara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2019).

Presiden melakukan tabur bunga di makam beberapa tokoh, di antaranya BJ Habibie, Ainun Habibie, Ani Yudhoyono, Umar Wirahadikusuma, Soedarmono, dan sejumlah pahlawan tidak dikenal.

Timnas Indonesia vs Korut Imbang, Garuda Muda Tetap Lolos ke Piala Asia U-19

Presiden Jokowi yang mengenakan setelan jas hitam, dipadu peci hitam dan dasi merah, juga memanjatkan doa pada setiap makam yang telah ditaburi bunga olehnya.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Pahlawan kemarin, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar yang menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dan tugas para penerus bangsa adalah mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan tersebut.

”Menjadi kewajiban kita bersama sebagai penerus untuk terus mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, terutama perjuangan dalam memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesenjangan, dan yang lainnya,” ucap Jokowi.

Jokowi menambahkan, mengisi kemerdekaan demi menghormati jasa para pahlawan bisa dilakukan dengan beragam cara. Ia pun meminta seluruh elemen masyarakat meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Fahri Hamzah Bercerita Soal Deddy Mizwar yang Ditelantarkan PKS Hingga Gabung Partai Gelora

”Bangsa besar adalah bangsa yang mau menghargai, menghormati jasa-jasa pahlawannya. Dan kita ingat bahwa para pahlawan telah berjuang, merebut, mempertahankan kemerdekaan kita, negara kita,” ujarnya.

Dalam upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata itu Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta sejumlah menteri, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Juliari Batubara, Meteri Agama Fachrul Razi, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Idham Azis. Namun tak tampak sosok Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Menurut juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, Menteri Pertahanan itu tak ikut mendampingi Presiden Jokowi di Kalibata karena pada saat bersamaan sedang mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Yogyakarta. ”Beliau (Prabowo) upacara di Yogyakarta,” ujar Dahnil, Minggu (10/11).

Selain upacara, kata Dahnil, Prabowo juga mengikuti berapa agenda. Salah satunya meresmikan patung Jenderal Soedirman di Ring Road Barat, Yogyakarta. ”Peresmian Patung Jenderal Soedirman Yogyakarta di Ring Road Barat,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan nama Presiden keempat Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi pahlawan nasional baru. Usulan itu telah disampaikan Khofifah kepada Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Selain nama Gus Dur, ada pula nama Raden Trunojoyo, seorang tokoh asal Madura, Jatim.

”Ke tim TP2GP dan tim dewan gelar, saya menyampaikan kami masih punya banyak tokoh, yang kita berharap dapat anugerah gelar pahlawan, ada Gus Dur, ada Trunojoyo,” kata Khofifah usai upacara Hari Pahlawan, di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (10/11).

Ahok dan Maruarar Sirait Beri Motivasi Ribuan Pemuda dan Pelajar di BPK Penabur

Usulan tersebut disampaikan menyusul penetapan seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) asal Jawa Timur, KH Masykur sebagai pahlawan nasional, oleh Presiden Joko Widodo. KH Masykur merupakan anggota BPUPKI dan aktif sebagai pejuang kemerdekaan kala itu. Ia berjuang lewat laskar santri Hizbullah. Setelahnya, Kiai Masykur menjadi laskar Kiai Sabilillah. Ia juga pernah menjabat sebagai menteri Agama.

Bagi Khofifah, anugerah tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki banyak tokoh pejuang karena letak geografisnya yang tak terhindarkan sebagai medan perjuangan.

”Area pergerakan di Jawa Timur itu memang dari dulu menjadi bagian penentu bagaimana sebetulnya memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya. Itu semangat dari Jawa Timur, terutama Surabaya itu,” ujarnya.

Karena itu Khofifah berpesan kepada generasi muda Jawa Timur agar menjaga betul kemerdekaan yang telah diwariskan pendahulu dengan menjadi pahlawan di masa kini, yang mau menjaga kelestarian alam dan meneguhkan NKRI.

”Kata Gusdur, siapa yang hidup harus siap berjuang, tiap perjuangan membutuhkan pengorbanan. Setiap pengorbanan besar pahalanya, jadi ending-nya adalah pahala yang besar dari setiap pengorbanan,” kata Khofifah.

Usulan menjadikan Gus Dur sebagai pahlawan nasional sebenarnya sudah muncul sejak 2017 silam. Namun, usulan itu terganjal karena Gus Dur karena belum lama meninggal.

”Tahun ini (nama Gus Dur) tidak diajukan lagi karena sudah berkali-kali diajukan. Alasannya masih sama, karena kuburannya masih basah, belum kering,” kata Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan Jimly Asshiddiqie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

”Himayatuddin itu abad ke berapa? Ke-16. Terus yang paling muda, KH Masjkur meninggal tahun 1992, sudah 30 tahun. Sementara Pak Harto, apalagi Gus Dur itu kan masih baru. Jadi itu alasan formal yang kita ajukan,” katanya.

Selain itu, kata Jimly, pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur tidak bisa serta merta diberikan karena Gus Dur sudah pernah diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden.

”Sebagai pribadi Gus Dur itu orang luar biasa. Cuma yang jadi masalah dia pernah jadi presiden dan diberhentikan. Itu yang jadi soal. Itu jadi persoalan serius karena diberhentikan oleh MPR,” jelasnya.

Alasan itu juga yang membuat nama Presiden ke-2 RI Soeharto belum juga masuk ke daftar pahlawan nasional. Hal-hal itu masih menjadi ganjalan penetapan gelar pahlawan bagi presiden-presiden RI.

”Ganjalannya di situ. Jadi agak susah karena di UU-nya tidak bermasalah secara hukum. Pak Harto juga begitu, ada TAP MPR kan, walaupun tidak menyebut seperti zamannya Bung Karno,” katanya. (tribun jatim/tribun network/sen/dod)

Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved