Tito Karnavian: Hampir Semua Kepala Daerah Berpotensi Lakukan Korupsi

"Bagaimana solusi mengurangi dampak negatifnya, supaya enggak terjadi korupsi, biar tidak terjadi OTT lagi," ucapnya.

Tito Karnavian lalu mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?" Tanyanya seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR.

Ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

"Banyak manfaatnya, yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi."

"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ucapnya.

Tito Karnavian berpandangan, mudarat Pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan.

Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari Pilkada langsung.

"Laksanakan riset akademik. Riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan Pilkada langsung."

"Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin," papar Tito Karnavian.

Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya menilai Pilkada lebih baik dilakukan secara langsung atau dipilih oleh rakyat.

Pernyataan Ace tersebut merespons rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang akan mengevaluasi Pilkada langsung.

"Ya kita sejauh ini masih konsisten bahwa Pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Ace tidak sependapat dengan Tito Karnavian yang masih meragukan dampak positif dari Pilkada secara langsung.

Menurut Ace, dengan Pilkada langsung, suara rakyat benar-benar terwakili.