William Aditya Sarana Rela Dicopot dari Anggota DPRD, Demi Buktikan Anggaran Janggal di DKI

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pamor politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana terus naik. Politisi ini sudah dikenal seantero negeri, karena keberaniannya membeberkan anggaran janggal di RAPBD DKI Jakarta.

Pro dan kontra terkait Rancangan APBD DKI Jakarta terus bergulir, William Aditya Sarana diundang dalam acara Mata Najwa Rabu (6/11/2019) malam.

Tema Mata Najwa kali ini adalah "Buka-bukaan Anggaran",

Kali ini, Mata Najwa menghadirkan beberapa narasumber di antaranya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat Taufiqurrahman ,Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti, dan Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan.

Dalam acara yang dipandu Najwa, William menegaskan hanya mengakses dokumen versi publik.

Dia mengatakan tidak mengakses dokumen versi RKPDN yang dapat disunting ulang.

"Jadi, kami akses itu yang versi publik, bukan yang seperti versi RKPDN yang bisa di gonta-ganti gitu lho," tegasnya.

William juga mengomentari isu dirinya dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR RI DKI Jakarta.

"Soal BK, saya sudah siap dengan resiko ini. Demi transparasi anggaran, saya siap mempertaruhkan jabatan saya," katanya.

"Kamu tidak mencari panggung, karena kami sudah bersurat secara resmi pada awal bulan Agustus. Dan tidak ditanggapi sampai sekarang. Tiba-tiba tanggal 11 Oktober 2019 itu di upload dan sorenya langsung di take down," katanya.

William menjelaskan tindakan yang dia lakukan untuk membagikan RAPBN DKI Jakarta atas dasar tidak adanya respon ketika anggota DPR RI tersebut mengirimkan surat.

Melalui link dan data yang tertinggal di website, William mengaku dapat mengaksesnya karena tertinggal di history browser.

"Nggak tahunya, link dan datanya itu ketinggalan di website. Kamu masih bisa mengakses dari history browser kami," ujarnya.

"Kamu tidak mencari panggung, karena kami sudah bersurat secara resmi pada awal bulan Agustus. Dan tidak ditanggapi sampai sekarang. Tiba-tiba tanggal 11 Oktober 2019 itu di upload dan sorenya langsung di take down," katanya.

William menjelaskan tindakan yang dia lakukan untuk membagikan RAPBN DKI Jakarta atas dasar tidak adanya respon ketika anggota DPR RI tersebut mengirimkan surat.

Melalui link dan data yang tertinggal di website, William mengaku dapat mengaksesnya karena tertinggal di history browser.