Berita Boltim

Tandatangani NPHD, Pemkab dan Bawaslu Sepakat Rp 6,4 Miliar

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 6,4 miliar dengan Bawaslu.

Tandatangani NPHD, Pemkab dan Bawaslu Sepakat Rp 6,4 Miliar
TRIBUN MANADO/SITI NURJANAH
Tandatangani NPHD, Pemkab dan Bawaslu Sepakat Rp 6,4 Miliar 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 6,4 miliar dengan Bawaslu Boltim.

NPHD ditandangani langsung antara Bupati Boltim Sehan Salim Landjar didampingi Wakil Bupati Boltim Rusdi Gumalangit bersama Ketua Bawaslu Boltim Harmoko Manado didampingi Hariyanto Kordinator Divisi Hukum Penindakan Penanganan Pelanggaran dan sengketa dan disaksikan para awak media cetak maupun online, di ruangan bupati, lantai 2, kantor bupati, Kamis (07/11/2019).

Sehan Landjar mengatakan, Pemkab Boltim menyetujui Rp 6,4 miliar dari permintaan anggaran sebesar Rp 11 miliar.

"Kita sanggupnya di Rp 6,4 miliar, di mana yang Rp 400 juta akan digunakan pada akhir ini dan dipertanggungjawabkan Desember," ucapnya.

Lanjutnya, alasan dilakukannya NPHD di akhir seperti ini karena pihaknya menghitung anggaran yang akan dikeluarkan.

"Ya kan kita menghitung uang kita cukup gak permintaan dari mereka (Bawaslu) dan kita sanggupnya di Rp 6,4 miliar, di mana yang Rp 400 juta akan digunakan pada akhir ini dan dipertanggungjawabkan Desember.

Tandatangani NPHD, Pemkab dan Bawaslu Sepakat Rp 6,4 Miliar
Tandatangani NPHD, Pemkab dan Bawaslu Sepakat Rp 6,4 Miliar (TRIBUN MANADO/SITI NURJANAH)

"Dan Rp 6 miliar pada saat pelaksanaan dan itupun kita akan awasi bisa saja itu tidak habis, seperti ini perhitungan 4 pasang ya kalau 1 pasang atau tidak ada yang maju berarti uang itu kembali," jelasnya.

Terkait pengawasan, Eyang sapaan akrab mengatakan, ada tiga hal yang akan diawasi oleh Bawaslu dalam Pilkada, gerak gerik masyarakat kemudian penyelenggara yaitu KPU dan ketiga adalah kandidat dan semuanya akan menjalankan sesuai regulasi.

Eyang dengan tegas tidak takut dengan teguran atau sanksi yang akan diberikan dirjen terkait lambatnya NPHD antar Pemkab dan Bawaslu.

"Saya tidak takut dengan sanksi atau teguran dari mereka (pusat) toh bukan mereka yang memberikan uang, bahkan seharusnya ada pilkada seperti ini tidak dibebankan kepada pemerintah daerah, saya juga orang yang bertanggung jawab.

Halaman
12
Penulis: Siti Nurjanah
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved