Jokowi Kesal Bunga Kredit Tak Turun-turun

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku industri perbankan segera menurunkan suku bunga kredit. Hal ini seiring dengan telah dipangkasnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) beberapa kali. "Saya mengajak untuk memikirkan secara serius untuk menurunkan suku bunga kredit," katanya.

• Begini Upaya Pemkab Ini Wujudkan Smart City

Jokowi kemudian membandingkan dengan negara lain yang bunga kreditnya sudah lebih kompetitif. Jokowi pun menunggu perbankan segera menurunkan bunga kredit. "Negara lain sudah turun, turun, kita BI-rate sudah turun, banknya belum, ini saya tunggu," kata Jokowi saat acara Peresmian Pembukaan Indonesia Banking Expo 2019, Jakarta, Rabu (6/11).

Permintaan Jokowi agar pelaku industri perbankan menurunkan suku bunga kredit itu kemudian mendapat tepuk tangan dari para hadirin. Jokowi pun menganggap tepuk tangan itu sebagai sikap setuju dari para pelaku dunia perbankan. ”Tepuk tangan berarti setuju. Oke saya catat lagi,” ujarnya.

Menurut Jokowi, penurunan suku bunga kredit ini sangat penting, khususnya terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan akses permodalan. ”Kawal mereka yang mikro dan kecil-kecil ini. Gede banget jumlahnya, data saya, ada 60 juta (UMKM),” katanya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) pada 24 Oktober lalu telah menurunkan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/7DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5 persen.

• 10 Cabor Dicoret di PON Papua 2020, Toni Bilang Alasannya Kesiapan Tuan Rumah

Penurunan suku bunga kredit itu diharapkan dapat menarik minat pengusaha meminjam permodalan di perbankan dengan tujuan berekspansi atau meningkatkan level usaha. Salah satunya terhadap pinjaman modal ke pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Jokowi pun meminta perbankan membuka akses kepada masyarakat untuk mendapat kredit UMKM. Kemudian di saat yang sama juga meningkatkan likuiditas dalam negeri. ”Berikan prioritas ke sana, agar (gap) kesenjangan kita bisa ditekan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah,” tuturnya.

Tak hanya itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengajak sektor perbankan tak hanya membantu pembiayaan perusahaan yang besar saja. Ia juga tak ingin perbankan hanya memberi pinjaman kepada perusahaan yang sama setiap tahunnya. ”Sekali lagi jangan membiayai yang besar-besar saja. Dan jangan membiayai yang itu-itu saja. Tepuk tangan lagi artinya setuju," katanya.

Selain itu, dia meminta perusahaan asuransi serta perbankan agar berkonsolidasi memajukan inklusi keuangan. Sebab, Jokowi menilai perbankan dan asuransi masih memfokuskan pada pelayanan dan bisnis mereka masing-masing.

Dia mencontoh, penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang masih dikeluarkan dari bank-bank yang berbeda. Tidak mengefisiensikan penggunaan satu kartu.

"Jangan kerja sendiri-sendiri. Saya ingat 5 tahun lalu saya perintah ke Menteri BUMN ngapain sih ini bank bikin ATM sendiri-sendiri, buat satu saja cukup, tapi bisa dipakai empat bank, semua bank," papar Jokowi.

Permintaan terakhir sebelum membuka event dari Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Jokowi menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar berinovasi menggulirkan insentif. Disertai agar OJK membuka cabang di kawasan atau daerah terpencil.

"Terakhir saya minta, mengajak pelaku sektor perbankan, terutama OJK sebagai regulator dan pengawas kegiatan sektor perbankan untuk perkuat insentif dan disinsentif terkait yang saya sampaikan. Kalau mau buka cabang di Wamena, berikan insentif,” pintanya.

• Golkar Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah 11-16 November, Nama-nama Ini Mencuat

Tergantung Cost of Fund
Menanggapi sindiran dari Presiden Jokowi itu, beberapa pelaku industri perbankan mengaku belum berani menurunkan suku bunga jika biaya dana atau cost of fund masih tinggi.

”Kita lihat pelan-pelan, kalau cost of fund turun, kita baru berani menurunkan, jadi intinya kami turunin cost of fund baru bisa review bunganya,” kata Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (BNI), Ario Bimo.

Bimo lantas mengungkapkan alasan perbankan belum menurunkan suku bunga. Dikatakan, jika saat ini suku bunga perbankan tidak lagi mengikuti pola penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia seperti biasanya.

Ini dikarenakan perbankan saat ini cenderung justru melihat pasar. ”Sekarang sudah tidak bisa rule of time (6-9 bulan setelah penurunan BI rate) kayak gitu lagi. Dia benar-benar melihat dari market-nya sekarang. Kalau rule of time kayak gitu kalau likuiditasnya ada,” ujarnya.

Likuiditas perbankan saat ini juga tidak ada lantaran dibagi oleh pemerintah yaitu antara untuk dana pihak ketiga (DPK) dan surat utang negara (SUN). Itu sebabnya perbankan tidak bisa langsung mengikuti penurunan suku bunga acuan BI.

Intinya, kata Bimo, BNI mendengarkan permintaan Presiden Jokowi. Namun keinginan itu tak bisa langsung direalisasikan jika cost of fund belum turun. "Kalau cost of fund belum turun, ya tidak beranilah. Nanti kalau kita semakin kecil dimarahi investor,” jelas dia.

Saat ini perbankan tengah mengupayakan penurunan cost of fund secara perlahan. Pada Kuartal III 2019, cost of fund BNI berada di posisi 3,2 persen. ”Pak Jokowi kan baru ngomong masa langsung bisa kejawab, ya tidak bisa intinya cost of fund-nya turun dulu," ungkap dia.

Di lokasi yang sama, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Panji Irawan juga mengatakan hal senada. Meski Bank Mandiri mengaku masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga tapi biaya dana dan persaingan pasar juga menjadi pertimbangan.

”Ada sih (ruang penurunan bunga kredit), karena kami juga nurunin cost of fund juga pasti terus melihat persaingan di pasar juga. Pasti dua-duanya bagian dari industri juga. Jadi dalam kaitan itu pastilah kami respons, nggak mungkin nggak respons," tuturnya.

Sementara Direktur Bank Danamon, Rita Mirasari menilai, peluang penurunan bunga kredit di bank masih belum bisa ditentukan. Sebab, menurutnya, pihaknya masih perlu melihat aspek perekonomian secara global. ”Selama ini kami masih melihat kondisi pasar di luar. Kami melihatnya masih terkait eksternal,” ujarnya.

Adapun Menteri Keuangan era 2013-2014, M. Chatib Basri menilai, pemangkasan suku bunga kredit tahun ini tidak akan memberikan dampak signifikan pada permintaan kredit. Pasalnya, ketersediaan likuiditas menjadi persoalan utama perbankan.

Chatib mengatakan dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat kembali melambat. Pemangkasan suku bunga acuan akan membuat imbal hasil deposito ikut turun, sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan DPK bank. ”Bank hanya bisa meminjamkan uang kalau DPK naik. Masalahnya DPK itu melambat,” katanya di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Chatib melanjutkan, bahwa untuk mendorong permintaan kredit seharusnya hal yang perlu dilakukan adalah memperbaiki daya beli melalui kebijakan fiskal. ”Contohnya penjualan sepeda motor ini turun. Pabriknya buat apa ekspansi kalau tidak ada yang beli,” jelasnya. (tribun network/sen/fit/dod)