Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

News

Ma'ruf Amin Tanggapi Wacana Larangan Penggunaan Cadar, Wapres: Tak Berkaitan dengan Radikalisme

Ma'ruf Amin menilai, wacana larangan penggunaan cadar itu tak berkaitan dengan adanya radikalisme.

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Wakil Presiden terpilih Maruf Amin. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wacana larangan penggunaan cadar  yang tengah ramai, di komentari oleh Wakil Presiden.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin ikut memberikan tanggapan mengenai wacana larangan penggunaan cadar yang kini tengah ramai dibicarakan.

Ma'ruf Amin menilai, wacana larangan penggunaan cadar itu tak berkaitan dengan adanya radikalisme.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu dikatakan Ma'ruf Amin seperti dalam tayangan Jurnal Pagi di Berita Satu, Sabtu (2/11/2019).

Sebagaimana diketahui, wacana larangan penggunaan cadar sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Agama, Facrul Razi.

Wacana larangan penggunaan cadar dimaksudkan oleh Facrul Razi lantaran berkaitan dengan keamanan seusai adanya insiden penusukan kepada Wiranto saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Kabar yang tengah ramai dibicarakan itu pun lantas ditanggapi oleh Ma'ruf Amin.

Prakiraan Cuaca BMKG di 33 Kota Besok Minggu 3 November 2019, Ada Hujan Petir di Daerah Ini

Kalah dari Bournemouth, Manchester United Kembali Turun Peringkat

Gerhana Matahari Cincin Akan Terjadi Bertepatan Peringatan Tsunami Aceh, Mirip Zaman Rasulullah

Ma'ruf Amin menilai, wacana larangan menggunakan cadar kemungkinan disampaikan hanya untuk menjadi bagian dari aturan pakaian di area instansi pemerintah saja.

Menurutnya wacana tersebut sebagai bentuk disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Masalah cadar itu kan mungkin adanya keinginan supaya di pemerintah itu ada aturan pakaian," ujar Ma'ruf Amin.

"Jadi itu kan dalam rangka disiplin saja, penegakkan disiplin," sambungnya.

Dirinya juga menilai, wacana tersebut tak berkaitan dengan adanya radikalisme.

Sebab menurut Ma'ruf Amin, melawan radikalisme sudah menjadi komitmen untuk semua pihak.

"Kemudian soal radikalisme sudah menjadi komitmen semua pihak untuk menangkal radikalisme itu," ucap Ma'ruf Amin.

"Radikalisme itu kan ada kelompok-kelompok yang ingin memaksakan kehendak melalui kekerasan." lanjutnya.

Simak videonya di sini:

Bantahan Menteri Agama Fachrul Razi

Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan pernyataannya terhadap penggunaan cadar.

Dikutip dari unggahan kanal Youtube Kompas TV, Jumat (1/11/2019), Fachrul mengatakan dirinya tidak pernah melarang untuk menggunakan cadar.

Hal ini disampaikannya saat wartawan bertanya kapan aturan penggunaan cadar diterapkan.

Fachrul menegaskan tidak pernah ada larangan terkait hal tersebut.

"Enggak pernah ada larangan," jelas Fachrul di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Purnawirawan Jenderal TNI tersebut mengatakan penggunaan cadar bukanlah sebuah ukuran ketakwaan.

Klopp Siman Fabinho untuk Hadapi Manchester City, Ini Susunan Pemain Liverpool dan Aston Villa

Seorang Lelaki Lakukan Pemerkosaan pada 9 Perempuan, Salah Satunya Disuntik Karena Hal Sepele

Demi Beli Make Up dan Bayar Utang, Seorang Waria Gadaikan Motor Sewaan, Ditangkap saat Tunggu Klien

"Saya cuma bilang itu bukan ukuran ketakwaan," tegasnya.

Ketika ada pertanyaan soal kapan peraturan penggunaan cadar diterapkan.

Dirinya menjawab ketakwaan tidak perlu diatur melalui peraturan.

"Kok ukuran ketakwaan pakai diterapkan," tambahnya.

Saat ada pertanyaan soal penggunaan cadar di Kementerian Agama.

Fachrul menjawab di instansi pemerintah tentu akan ada aturannya sendiri.

"Kalau di pegawai-pegawai (instansi pemerintah) jelas ada aturannya," tegasnya.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 0.30:

Sebelumnya Fachrul Razi sebagai Menteri Agama mengatakan berencana melarang pengguna cadar yang ingin masuk ke dalam instansi pemerintahan.

Fachrul Razi melontarkan rencana tersebut tak lain berkaitan dengan alasan keamanan seusai insiden penusukan Wiranto.

Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa wacana tersebut masih hanya sebuah perencanaan.

Ia menyatakan masih dalam kajian untuk ditetapkan melalui peraturan menteri agama.

"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan," ujar Fachrul dalam acara Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10/2019) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," lanjut dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com

Sumber: TribunWow.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved