Berita Terkini

2 Pejabat Pemprov DKI Undur Diri, Fraksi PSI Salahkan Anies Baswedan: Tanggung Jawab Gubernur

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana menyalahkan Anies Baswedan atas pengunduran diri dua pejabat Pemprov DKI Jakarta

2 Pejabat Pemprov DKI Undur Diri, Fraksi PSI Salahkan Anies Baswedan: Tanggung Jawab Gubernur
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Akhir-akhir ini viral anggaran lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar. KPK pun memberikan tanggapan hingga Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dua pejabat Pemprov DKI Jakarta yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaidi, undur diri.

Mundurnya kedua pejabat ini diduga karena kisruh anggaran DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pengunduran diri dua pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, ketidaktransparan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan inilah yang menjadi alasan utama buruknya penyusunan anggaran DKI Jakarta tahun 2020 hingga berujung pada pengunduran diri dua pejabat tersebut.

“Kontrol kebijakan ada di gubernur. Jadi saya enggak sama sekali menyalahkan Kadisparbud dan Kepala Bappeda, karena semua tanggungjawab ada di gubernur,” ucapnya, Jumat (1/11/2019).

Gubernur Anies Semprot Jajarannya Soal Anggaran DKI Jakarta, Ancam Lakukan Pencopotan

Pengamat Ungkap Perbedaan Gaya Kepemimpinan Anies dan Ahok di DKI Jakarta

William menyakini, para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI sebenarnya siap untuk transparan dalam pembahasan anggaran.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terkesan menutup-nutupi anggaran menyebabkan para ASN tersebut mendapat tekanan dari publik setelah beberapa kejanggalan anggaran yang diusulkan terkuak.

“Kalau kami enggak mau salahkan ASN, karena dasarnya ANS siap transparan. Mereka sudah biasa dikritik dan dikuliti,” kata William.

Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.

Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.

Halaman
1234
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved