Berita Kotamobagu
Wakil Wali Kota Ini Ingin Jadi Kepala Desa
Ia sedikit menceritakan, dulu masih melihat sangadi masuk keluar dinas membawa cap, untuk mencari proyek yang bisa dibuat untuk desa mereka.
Penulis: Alpen_Martinus | Editor: Alexander Pattyranie
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Wali Kota Kotamobagu Nayodo Koerniawan jadi pemateri pada Bimbingan Teknis (Bimtek) percepatan penataan kewenangan desa serta asistensi penyelesaian Perkada dan Perkades tentang kewenangan desa.
Bimtek bertempat di Hotel Sutanraja Kotamobagu, Sulawesi Utara, Jumat (01/11/2019).
Bimbingan teknis tersebut untuk seluruh Sangadi di Kotamobagu, namun hadir juga beberapa kepala dinas.
Ada tiga orang dari Kemendagri juga yang memberikan materi, di antaranya Drs Sautma Sihombing Kasubdit fasilitasi penataan kewenangan desa Ditjen bina pemerintahan desa Kemendagri.
Wali Kota yang membuka sekaligus mengalungkan kartu tanda peserta.
Pada kesempatan tersebut, Nayodo Koerniawan agak menyayangkan Bimtek baru dilaksanakan.
"Sebenarnya sudah terlambat, tapi biarlah daripada tidak sama sekali, karena ini untuk membuka wawasan dan wacana mereka tentang hak dan kewenangannya," ujarnya.
Ia sedikit menceritakan, dulu masih melihat sangadi (kepala desa) masuk keluar dinas membawa cap, untuk mencari proyek yang bisa dibuat untuk desa mereka.
Namun sekarang menurutnya tidak lagi, lantaran sudah ada dana desa dan alokasi dana desa yang jumlahnya miliaran rupiah per tahun.
"Ini fenomena, saya nanti setelah selesai mengabdi sebagai kepala daerah, ingin juga jadi kepala desa, karena mengelola keuangan," katanya.
Ia mengatakan, sederhana sebenarnya untuk kelola keuangan desa, terpenting on the track.
"Libatkan lembaga desa, setiap keputusan dimusyawarahkan, setiap penggunaan dana desa harus dikoordinasikan agar linier dengan program pemerintah pusat, provinsi, dan kota, sederhana sebenarnya," katanya.
Ia juga mengingatkan, agar sangadi menggunakan uang dengan tepat.
Sebab saat ini, Presiden RI Joko Widodo sudah melantik mantan Kapolri Tito Karnavian menjadi Mendagri.
"Berdasarkan insting kami sebagai orang hukum, tujuannya di antaranya adalah melakukan penertiban ADD dan Dana Desa, jadi hati hati, ini sekadar mengingatkan bukan menakuti. Tapi mudah-mudahan pendapat saya keliru," jelas dia.
