UMP Sulut 2020 Ditetapkan Rp 3.310.732

TRIBUNMANADO.CO.ID - GubernUr Sulut, Olly Dondokambey menetapkan Upah Minumum Provinsi (UMP) Sulut tahun 2020 sebesar Rp 3.310.732

Pengumuman dilakukan di Kompleks Cempaka, Kolongan, Minahasa Utara, Jumat (1/11/2019).

"UMP Sulut 2020 Rp 3.310.732," kata dia kepada wartawan.

Pengumuman ini didampingi Asosiasi Pengusaha dan Serikat Buruh, Sekprov Edwin Silangen, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo. 

UMP Sulut 2020 Naik 3,3 juta, Pengusaha Lontarkan Kritisi, Ini isinya

Pengumuman ini didampingi Asosiasi Pengusaha dan Serikat Buruh.

Angka ini naik dari 8,51 persen dari UMP 2019  Rp 3.059.067 

Robert Najoan, Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menghormati keputusan Gubernur sudah menetapkan UMP 2020.

Meski kemauan pihak pengusaha tak terpenuhi.

Pada pembahasan di Dewan Pengupahan ada 3 rekomendasi. Pengusaha menginginkan UMP tetap atau tak ada kenaikan.

Robert mengatakan, alasannya ada tiga.

"Pertama, ekonomi global saat ini stagnan imbasnya ke ekonomi Indonesia," ungkap dia.

Kedua, UMP tinggi itu menghambat investor.

Ketiga, upah tinggi akan banyak tenaga kerja migrasi ke Sulut

"Ketiga kan ada peraturan Gubernur bahwa 60 persen harus gunakan tenaga kerja lokal," kata dia.

Di sini titik persoalan utamanya, di mana UMP Sulut tertinggi ketiga di Indonesia, tapi soal produktivitas kerja itu tenaga kerja Sulut ada di peringkat 14 se Indonesia

 "Kalau kita mau lomba naik UMP,  lomba juga naik produktivitas," kata dia.

Keputusan sudah diambil, Gubernur mengambil posisi di tengah, pihak pengusaha harus ikut tegulasi pemerintah

"Perusahaan mesti mengeifisienkan usaha, dan n mendorong produktivita tenaga kerja," ujarnya.

Olly Jamin THL Pemprov

Tak hanya pekerja swasta yang ketiban rejeki kemungkinan bakal naik gaji, Gubernur Olly juga memastikan Tenaga Harian Lepas (THL) atau biasa disebut tenaga honor tetap akan menikmati kenaikan upah.

"THL naik dong, tidak boleh kasih turun," kata Gubernur

Jumlah THL Pemprov Sulut jumlahnya ribuan, setiap bulan mengelontorkan miliaran rupiah untuk membayar honor

Apa tidak akan mempengaruhi APBD? 

"Tidak memperngaruhi karena sudah disiapkan jauh hari. Kalau ada THL dapat upah murah ayo pindah kemari (Pemprov)," kata Gubernur sembari tersenyum

Gubernur mengatakan, pemerintah memberikan berkomitmen memberikan upah berkeadilan

Itu sudah terbukti. Guru honor dulu sebelum SMA/SMK dialilhkan ke Provinsi masih menerima gaji di bawah Rp 1 juta

"Dialihkan ke Pemprov, langsung dapat Rp 3 juta," ungkap dia.

Pemprov juga menerapkan upah berkeadilan, artinya sesuai keahlian

"Tidak mungkin kan THL dokter san cleaning service dapat sama, tentu dokter lebih tinggi," kata Mantan Anggota DPR RI ini. (ryo)

• Ahok Bilang Sistem e-Budgeting Baik Jika Tidak Mikir Maling, Anies Tutup Website DKI

• Grab dan Pemprov Sulut Jalin Kerja Sama Majukan Sektor Pariwisata Daerah

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado: