Warga Pilih Turun Kelas: Imbas Iuran BPJS Kesehatan Naik

Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disambut masyarakat dengan kekecawaan.

Warga Pilih Turun Kelas: Imbas Iuran BPJS Kesehatan Naik
Mochammad Ade Pamungkas
BPJS Room RSUP Kandouw. 

"Kalau cara kita menjelaskan tidak pas, hati-hati. Dipikir kita memberi beban berat pada masyarakat miskin. Padahal sekali lagi, yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat subsidi yang kita berikan," tambah Jokowi.

Jokowi melanjutkan kenaikan iuran ini demi mengatasi defisit di BPJS, bukan untuk membebankan masyarakat miskin. Dia meminta warga untuk memahami hal tersebut. Dia kembali berpesan agar ‎ke depan jangan ada lagi rakyat yang berfikir kenaikan ini merupakan beban bagi rakyat miskin.

Jokowi menyebut para menteri harus hati-hati menjelaskan soal kenaikan iuran BPJS sehingga tidak memunculkan aksi protes. "Kalau cara kita menjelaskan tidak pas hati-hati. Dipikir kita memberi beban berat pada masyarakat miskin," ujar Jokowi.

Ancam Mogok

Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah."Aksi ini akan berlanjut terus di semua kabupaten kota, aksi nasional akan lebih besar lagi, dan tidak menutup kemungkinan akan ada aksi mogok nasional kalau buruh merasa nasibnya semakin terancam," kata ketua KSPI Said Iqbal.

Said menegaskan, presiden Jokowi harus menganulir kenaikan iuran BPJS kesehatan dan mendorong Kemnaker merevisi PP 78. "Kalau ini tidak didengar akan ada gelombang aksi terus menerus di daerah-daerah, 100 kota industri akan melakukan aksi habis ini. Tuntutan mereka hanya dua, upah minimum dan tolak PP 78 dan menolak kenaikan iuran BPJS, termasuk rencana revisi UUK nomor 13," tegasnya.

Dia menjelaskan, saat bertemu Presiden Jokowi 2 Oktober 2019 lalu di istana Bogor, belum ada konsep revisi UUK Nomor 13 yang diharapkan oleh kaum buruh. "Artinya belum ada rencana revisi. Baru gagasan, tapi belum ada draft," ujarnya.

Di sisi lain, rakyat makin terbebani lantaran kenaikan upah hanya 8%, sementara iuran BPJS naiknya 100%. Hal itu dinilainya sangat tidak masuk akal, ditambah lagi ada agenda mengurangi nilai pesangon untuk buruh.

"Itu tidak masuk akal, itu sangat tidak masuk akal. Dan mau ada revisi dengan mengurangi nilai pesangon, sangat membebani," kata Said.

"Kami berharap presiden Jokowi dan menteri mau mendengar aspirasi buruh," kata Said. (Tribun Network/fia/gen/sen/wly)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved