Berita Boltim

Bawaslu Belum Teken NPHD, Hariyanto Sebut Dana Hibah Belum Sepakat

Dana hibah yang disetujui waktu pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rp4,4 miliar, sedangkan usulan DPRD Rp5,4 miliar.

Bawaslu Belum Teken NPHD, Hariyanto Sebut Dana Hibah Belum Sepakat
TRIBUN MANADO/VENDI LERA
Bawaslu Belum Teken NPHD, Hariyanto Sebut Dana Hibah Belum Sepakat 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), belum teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut Pimpinan Bawaslu Boltim, Divisi Hukum Penindakan Penanganan dan Sengketa, Hariyanto, belum ada kata sepakat antara Bawaslu dan pemerintah daerah, terkait anggaran dana hibah.

Dana hibah yang disetujui waktu pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rp4,4 miliar, sedangkan usulan DPRD Rp5,4 miliar.

Namun, angka yang disodorkan TPAD dan DPRD, dinilai tidak mencukup oleh Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pilkada 2020.

Dana untuk ad hoc, operasional dan Bimbingan Teknis (Bintek) cukup besar. Sehingga dana yang disodorkan tidak cukup.

"Usulan kami Rp7,5 miliar sudah pas,"ujar Hariyanto, Selasa (29/10/2019).

Terkait usulan tersebut, Bawaslu telah memberikan surat ke TPAD, untuk membahas kembali dana hibah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Oskar Manoppo mengatakan, akan mengkaji lagi soal dana hibah Bawaslu. Sebab masih disesuaikan anggaran dulu, karena mendahulukan kegiatan prioritas.

"Kami akan mencoba konsultasi kembali dengan bupati terkait dana hibah tersebut," ujar Oscar Manoppo.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Boltim, telah sepakati dana hibah Pilkada Rp17,2 miliar. Keduanya menantandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Halaman
12
Penulis: Vendi Lera
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved