Menteri Jokowi
Fachrul Razi, Menteri Agama yang Diangkat Jokowi, Ternyata Komisaris Utama PT Antam
Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Jenderal Purnawirawan TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama dalam kabinet periode 2019-2024
Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rhendi Umar
TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Jenderal Purnawirawan TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama dalam kabinet periode 2019-2024.
Penunjukan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan pukul 08.30 WIB, Rabu (23/10/2019).
Dalam kabinet Indonesia Maju, Fachrul Razi menjadi menteri tertua.
Fachrul Razi lahir di Aceh 26 Juli 1947 sehingga ia menjabat sebagai Menteri Agama pada usia 72 tahun.
Fachrul Razi merupakan lulusan Akademi Militer 1970 ini berpengalaman dalam bidang infanteri.
Sebelum menjadi Menteri Agama, Fachrul Razi merupakan jenderal bintang empat yang memiliki jabatan terakhir sebagai Wakil Panglima TNI.
• Dulu Jokowi Larang Menteri Rangkap Jabatan Sebagai Ketum Parpol, Sekarang Silakan Saja
• Prabowo Subianto Kini Menjadi Menteri Pertahanan, Akan Mulai Bekerja Setelah Lakukan Hal Ini
Usai pensiun dari dunia militer, Fachrul Razi ternyata punya karir baru.
Fachrul diangkat menjadi Komisaris Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tertanggal 7 Oktober 2015 sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Tak hanya itu, Fachrul juga menempati berbagai posisi kunci di beberapa perusahaan, yaitu Komisaris Holding Company pada PT Toba Sejahtera (2005-sekarang) dan Komisaris Utama CP Prima (2010-sekarang).
Diketahui PT Antam merupakan perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (65%) dan masyarakat (35%).
PT Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari sumber daya mineral.
Pendapatan PT Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil pengolahan tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia.
Kegiatan ini telah dilakukan semenjak perusahaan berdiri tahun 1968.
Komoditas utama Antam adalah bijih nikel kadar tinggi atau saprolit, bijih nikel kadar rendah atau limonit, feronikel, emas, perak dan bauksit.
Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi.
Karir dan Pendidikan
Dalam soal pendidikan, Fachrul sendiri memperoleh gelar S1 Ilmu Sosial Politik dari Universitas Terbuka pada tahun 1995, S1 Hukum dari Perguruan Tinggi Hukum Militer pada tahun 1997, S2 Hukum dari Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Hukum Militer tahun 2002.
Jabatan terakhir jenderal bintang empat ini adalah Wakil Panglima TNI.
Dalam dunia politik nama Fachrul Razi tidak banyak dikenal, kecuali saat kampanye Pilpres 2019 lalu saat ia menjadi salah satu pendukung Jokowi-Ma'ruf dengan memimpin Tim Bravo 5.
• Artis Cantik Ashanty Pernah Didiagnosis Dokter Terawan Menteri Kesehatan yang Ditunjuk Jokowi
• Belum Ada Menteri di Kabinet Jilid II, Gubernur Olly Sebut Sulut Tetap Aman, 24 Menteri Teman Olly
Dalam dunia militer, Fachrul Razi pernah menjabat Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer (1996-1997).
Ia jua pernah menjabat Asisten Operasi KASUM ABRI (1997-1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999)[2], Sekertaris Jenderal Departemen Pertahanan (1999), Wakil Panglima TNI (1999-2000).

Jaksa Agung juga Komisaris BUMN
ST Burhanuddin secara mengejutkan ditunjuk Jokowi sebagai Jaksa Agung dalam "Kabinet Indonesia Maju" periode 2019-2024.
Penunjukan Burhanuddin yang memimpin Korps Adhyaksa ini diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Burhanuddin ternyata tak hanya berkiprah di dunia kejaksaan. Dia menjabat Komisaris Utama PT Hutama Karya.
Hutama Karya adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi dan penyedia jalan tol.
Perusahaan ini berawal dari perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) milik Hindia Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1961 menjadi PN Hutama Karya dan berubah nama menjadi PT Hutama Karya pada tahun 1973.
Pria kelahiran Cirebon, 17 Juli 1959 ini menjabat Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-132/MBU/8/2015 pada tanggal 4 Agustus 2015.
Pria yang memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1980 ini memulai karirnya sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tahun 1989.

Burhanuddin kemudian dipercaya menjabat Kepala Kejaksaaan Negeri B Kejari Bangko pada tahun 1999 hingga tahun 2001.
Selanjutnya pada tahun 2002, dirinya sukses meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia.
Di tahun 2003, dirinya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri A Kejari Cilacap hingga tahun 2004. Burhanuddin setelah itu sukses meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum pada tahun 2006.
• Profil ST Burhanuddin, Jaksa Agung yang Ditunjuk Jokowi, Ternyata Komisaris BUMN
• Pensiun Jadi Menteri, Intip Gaya Nyentrik Susi Pudjiastuti saat Menjabat di Kabinet Kerja Jokowi-JK
Setahun kemudian, dirinya diamanahi selaku Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI pada hingga 2008, yang berlanjut sebagai Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara pada tahun 2008 hingga tahun 2009.
Di tahun 2010, Burhanuddin melanjutkan karirnya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulsel hingga tahun 2011.
Di tahun 2011 tersebut, dirinya ditunjuk menjadi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI sampai tahun 2014, sebelum akhirnya menjabat selaku Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) sejak tahun 2015 hingga hari ini.
Kini, Burhanuddin resmi menggantikan Muhammad Prasetyo yang masa jabatannya habis pada 22 Oktober 2019.
SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL
(*)